Jurnas.net – Ketimpangan dalam industri tembakau nasional kembali menjadi sorotan. Founder Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, menilai selama puluhan tahun industri ini tumbuh besar, tetapi gagal menghadirkan keadilan bagi petani sebagai fondasi utamanya.
Menurut Gus Lilur, problem utama industri tembakau di Indonesia bukan terletak pada kapasitas produksi atau besarnya pasar, melainkan pada struktur yang timpang antara pelaku industri dan petani.
“Ia besar, tetapi tidak adil. Ia tumbuh, tetapi tidak merata. Ia menghasilkan kekayaan, tetapi tidak mengangkat kesejahteraan petani,” kata Gus Lilur, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menggambarkan adanya jarak panjang antara pabrik rokok dan ladang tembakau, bukan sekadar jarak geografis, melainkan juga struktural. Dalam sistem yang berjalan saat ini, petani hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku tanpa memiliki kendali terhadap harga maupun nilai tambah dari produk akhir.
Akibatnya, petani kerap menjual tembakau dengan harga rendah, sementara produk rokok dijual kembali dengan harga tinggi di pasar, bahkan kepada kalangan yang sama, yakni masyarakat menengah ke bawah. “Di sinilah ironi itu terjadi. Yang menanam tetap miskin, yang mengolah menjadi kaya,” tegasnya.
Gus Lilur menyoroti kondisi daerah penghasil tembakau seperti Madura yang justru masih berada dalam kategori wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah di Jawa Timur. Padahal, wilayah tersebut menjadi salah satu penopang utama bahan baku industri rokok nasional.
“Bagaimana mungkin daerah penghasil tembakau besar justru tertinggal secara ekonomi? Ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan kesalahan petani, melainkan akibat sistem industri yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk naik kelas dalam rantai ekonomi. Sebagai solusi, Gus Lilur menawarkan pendekatan yang ia sebut sebagai “membangun industri dari bawah”, yakni dengan mendorong lahirnya ribuan pabrik rokok skala UMKM di berbagai daerah sentra tembakau.
Menurutnya, model ini akan memotong rantai distribusi yang panjang dan menciptakan hubungan langsung antara petani dan industri. “Ketika pabrik berdiri dekat dengan ladang, petani tidak lagi jauh dari pusat produksi. Mereka bisa mendapatkan harga yang lebih layak, bahkan lebih tinggi,” jelasnya.
Selain itu, struktur biaya produksi yang lebih efisien di tingkat UMKM dinilai mampu menghadirkan produk rokok legal dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Gus Lilur juga menyinggung maraknya peredaran rokok ilegal yang menurutnya merupakan gejala dari pasar yang tidak seimbang. Tingginya harga rokok legal, yang kini rata-rata menyentuh Rp20 ribu per bungkus, membuat sebagian konsumen beralih ke produk ilegal.
“Ketika produk legal tidak terjangkau, pasar akan mencari jalan sendiri. Tapi solusinya bukan membiarkan ilegalitas, melainkan menghadirkan alternatif legal yang adil dan terjangkau,” ujarnya.
Ia meyakini, kehadiran pabrik rokok UMKM secara masif dapat menjadi jawaban atas persoalan tersebut, sekaligus menciptakan ekosistem industri yang lebih sehat.
Gus Lilur mengungkapkan bahwa gagasan ini bukan sekadar konsep. Melalui BARONG Grup, ia mengklaim telah mulai menginisiasi model pengembangan industri berbasis UMKM tersebut. Ia optimistis, jika model ini diterapkan secara luas, maka lanskap industri tembakau nasional akan berubah secara fundamental—dari yang terpusat menjadi tersebar, dari yang timpang menjadi lebih adil.
“Petani harus menjadi subjek, bukan objek. Mereka harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam rantai industri,” tegasnya.
Lebih jauh, Gus Lilur menekankan bahwa masa depan industri tembakau Indonesia tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia mendorong peran negara untuk tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dalam membangun struktur ekonomi yang lebih inklusif.
“Industri yang mandiri harus dimulai dari ladang, dari petani, dan dari keberanian untuk membangun ulang sistem yang lebih adil,” pungkasnya.
Editor : Amal
