Jurnas.net – Dinamika menuju Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 mulai menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya kasat mata. Di balik mekanisme formal, muncul “pertarungan sunyi” yang justru menentukan arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama ke depan.
Tokoh muda Nahdliyin, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, menilai bahwa membaca kontestasi NU saat ini tidak cukup hanya melihat prosedur resmi, tetapi harus memahami konfigurasi politik organisasi yang berkembang di balik layar.
Menurutnya, istilah “paslon” atau pasangan calon memang tidak dikenal dalam struktur formal NU. Namun dalam praktiknya, kepemimpinan NU hampir selalu lahir dari kombinasi dua poros utama: Rais Aam dan Ketua Umum.
“Secara formal memang Rais Aam dipilih melalui mekanisme AHWA. Tapi dalam realitasnya, arah pilihan itu tidak pernah benar-benar steril dari pengaruh konfigurasi awal,” kata Gus Lilur, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 April 2026.
Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) itu, menyoroti peran Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang secara normatif menjadi penentu Rais Aam. Namun dalam praktiknya, komposisi AHWA justru menjadi arena strategis yang diperebutkan sejak awal.
Dinamika terbaru, lanjutnya, mencerminkan hal tersebut. Munculnya isu terkait tidak diakomodasinya sejumlah kiai dalam komposisi AHWA menunjukkan bahwa pertarungan sudah dimulai bahkan sebelum forum resmi berlangsung. “Ini bukan sekadar soal siapa yang dipilih, tapi siapa yang berhak memilih. Di situlah pertarungan sesungguhnya terjadi,” tegasnya.
Peta ‘Paslon’ Mulai Terbaca
Gus Lilur memetakan, hingga saat ini terdapat beberapa poros yang mulai terlihat dalam kontestasi. Yahya Cholil Staquf masih berada pada posisi mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum, sembari mencari pasangan Rais Aam yang ideal.
Saifullah Yusuf cenderung mendorong Miftachul Akhyar untuk tetap di posisi Rais Aam, dengan konfigurasi Ketua Umum yang masih dinamis. Jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa disebut mendorong skema tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Sementara itu, muncul pula nama Nazaruddin Umar yang dipertimbangkan dalam konfigurasi Ketua Umum dari jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama. “Semua ini masih sangat cair. Bahkan tidak menutup kemungkinan muncul pasangan alternatif di detik-detik akhir,” jelasnya.
Lebih jauh, Gus Lilur melihat adanya peluang koalisi besar yang melibatkan berbagai jaringan, termasuk unsur politik, birokrasi, hingga organisasi alumni seperti Ikatan Alumni PMII. Jika koalisi ini benar-benar terbentuk, ia menilai hasil Muktamar bisa saja sudah “terkunci” sebelum forum dimulai.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam tradisi NU, faktor kiai pesantren tetap menjadi penentu yang sering kali berada di luar kalkulasi politik formal. “NU itu unik. Secanggih apa pun perhitungan politiknya, keputusan akhir tetap sangat ditentukan oleh kiai pesantren,” ujarnya.
Gus Lilur juga menyoroti belum pastinya konfigurasi antara Gus Yahya dan Rais Aam saat ini. Menurutnya, perubahan pasangan dalam kepemimpinan NU biasanya mencerminkan dinamika yang lebih dalam, mulai dari perbedaan strategi hingga arah organisasi.
Ia menambahkan, komunikasi politik antar tokoh juga masih berlangsung, termasuk kemungkinan berbagai nama alternatif untuk posisi Rais Aam. “Ini bukan sekadar soal jabatan. Ini soal arah NU ke depan, apakah tetap di jalur yang sekarang, atau ada pergeseran orientasi,” katanya.
Menurut Gus Lilur, Muktamar NU tidak bisa dilihat hanya sebagai forum pemilihan biasa. Ia merupakan titik temu berbagai kepentingan, jaringan, dan visi besar tentang masa depan organisasi. “Makanya saya pakai istilah ‘paslon’. Karena di NU, kepemimpinan itu selalu hasil dari konfigurasi dua poros. Dan di balik itu, ada pertarungan ide, jaringan, dan kepentingan yang jauh lebih besar,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
