Kalah hingga PK, Pemkot Surabaya Wajib Bayar Rp104 Miliar dalam Sengketa Proyek Sampah

author Insani

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong. (Istimewa)
Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong. (Istimewa)

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus menanggung beban keuangan besar setelah kalah dalam sengketa kontrak proyek pengelolaan sampah. Pengadilan Negeri Surabaya resmi mengeluarkan penetapan eksekusi yang mewajibkan Pemkot membayar sekitar Rp104 miliar kepada PT Unicomindo Perdana.

Perkara ini merupakan sengketa lama terkait kontrak pembangunan instalasi pembakaran sampah yang telah bergulir selama bertahun-tahun. Dalam penetapan tertanggal 24 Juni 2025, pengadilan memerintahkan Pemkot Surabaya segera melaksanakan kewajibannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, menjelaskan bahwa perkara bermula dari gugatan wanprestasi atau ingkar janji terkait pembayaran setoran hasil usaha dan biaya manajemen proyek.

“Perintah aanmaning dari Ketua PN Surabaya telah dilakukan dengan memanggil Wali Kota Surabaya untuk diberikan teguran. Pemkot diberi waktu delapan hari untuk melaksanakan putusan secara sukarela,” ujar Robert, Kamis, 2 April 2026.

Ia menegaskan, seluruh proses hukum telah dilalui hingga tingkat akhir. Bahkan, permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihak Pemkot ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 763 PK/Pdt/2021. “Dengan demikian, posisi Pemkot Surabaya saat ini adalah sebagai termohon eksekusi karena kalah di semua tingkatan pengadilan,” tegasnya.

Dalam amar putusan, total kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp104.241.354.128. Nilai tersebut mencakup penyesuaian kurs dolar, bunga keterlambatan selama 12 tahun, potensi keuntungan yang hilang, hingga biaya penjagaan aset.

Meski putusan telah inkracht sejak 2021, hingga kini kewajiban tersebut belum juga dipenuhi. Karena itu, pihak penggugat menempuh langkah lanjutan dengan mengajukan permohonan eksekusi. “Jika dalam batas waktu yang ditentukan Pemkot tidak melaksanakan putusan, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa terhadap aset milik termohon,” jelas Robert.

Sebagai langkah lanjutan, permohonan eksekusi juga telah diajukan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI. Kasus ini menjadi sorotan publik karena berpotensi berdampak pada keuangan daerah serta menimbulkan preseden penting dalam pengelolaan proyek kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.

Berita Terbaru

Rektor UINSA Apresiasi PKB, Singgung Minimnya Diskusi Ideologi di Partai Politik

Rektor UINSA Apresiasi PKB, Singgung Minimnya Diskusi Ideologi di Partai Politik

Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB

Jurnas.net – Partai politik dinilai tidak seharusnya hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Lebih dari itu, partai perlu m…

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang merupakan anggota Holding BUMN PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), kembali menggelar Green I…

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui K…

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Oleh : Abdul Khalid BoyanPeneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)   Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November …

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI)   Pada …

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …