Jurnas.net – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tetap berjalan optimal selama dirinya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci selama kurang lebih dua pekan.
Untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Eri menunjuk Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebagai pelaksana harian (Plh) Wali Kota Surabaya. Sementara posisi pelaksana harian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya akan dijabat oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Hariadi.
Eri dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji bersama sang istri, Rini Indriyani. Pada periode yang sama, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, juga turut menjalankan ibadah haji.
“Insyaallah pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Ini sekaligus menjadi pembuktian terhadap sistem yang sudah kami bangun di Pemerintah Kota Surabaya,” kata Eri, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurutnya, momentum keberangkatan haji ini menjadi ujian nyata terhadap efektivitas sistem birokrasi yang selama ini diterapkan Pemkot Surabaya, terutama dalam menjaga kecepatan pelayanan publik dan penanganan aduan masyarakat.
Eri menegaskan, selama dirinya berada di Tanah Suci, seluruh perangkat daerah tetap diminta bekerja maksimal dan memastikan setiap persoalan masyarakat dapat ditangani dengan cepat, termasuk target penyelesaian aduan dalam waktu 1x24 jam.
Ia menilai keberhasilan sebuah pemerintahan tidak boleh bergantung pada figur kepala daerah semata, melainkan harus ditopang sistem birokrasi yang kuat, responsif, dan mampu bekerja secara konsisten melayani masyarakat. “Surabaya tidak boleh bergantung pada wali kotanya. Keberhasilan kota ini ditentukan oleh birokrasi yang cepat, sistem yang tepat, dan kolaborasi yang baik dengan masyarakat,” ujarnya.
Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Eri mengaku telah mengumpulkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memastikan seluruh mekanisme pelayanan publik tetap berjalan normal tanpa hambatan selama dirinya menjalankan ibadah haji.
Menurutnya, birokrasi menjadi elemen terpenting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan karena masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu, sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan setiap saat.
“Karena itu saya selalu menekankan bahwa birokrasi yang baik harus menjadi kekuatan utama pemerintah dalam melayani masyarakat,” tandasnya.
Editor : Rahmat Fajar
