Jurnas.net - Ratusan massa gabungan buruh dan mahasiswa menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau mayday di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 1 Mei 2024. Mereka menyuarakan beberapa tuntutan, salah satunya mendesam pemerintah agar mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan PP turunannya, dan meminta setop PHK dan pemberangusan serikat buruh.
"Kami melihat banyak hak buruh yang terabaikan, sejak disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law. Hak buruh direbut oleh Undang-Undang Omnibus Law," kata perwakilan dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Endang Laksanawati, dalam orasinya.
Endang mengatakan gelaran aksi mayday yang terdiri dari buruh dan mahasiswa itu bernama Barisan Rakyat Anti Penindasan (Bara Api). Juga ada massa dari KASBI, dan lainnya.
Baca Juga : Puluhan Ribu Buruh SKT Titip Pesan ke Ketua Projo Jatim: Matur Nuwun Jokowi
Pantauan di lokasi, mereka membawa beberapa bendera, mulai dari Merah Putih Indonesia, bendera kelompok buruh, hingga bendera yang bergambar logo kampus dan logo organisasi pergerakan.
Massa dari mahasiswa kompak mengenakan jas almamater dari masing-masing Kampus. Mulai dari Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) hingga Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur.
Dalam aksinya, mereka bergantian melangsungkan orasi. Salah satu orasinya meneriakkan kesejahteraan buruh, mendesak pemerintah agar hak-hak ketenagakerjaan, kesehatan hingga pendidikan dipenuhi.
Baca Juga : Dua Bulan Jelang Khofifah Purna Tugas, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jatim Tersisa 1,17 Juta Jiwa
Kemudian, meminta untuk memberlakukan upah layak nasional secara adil. Menolak sistem kerja kontrak, outsourcing, sistem kerja magang. Menolak diskriminasi dan SARA di tempat kerja. "Kami juga minta pemerintah terhadap perlindungan buruh perempuan. Sehingga memberlakukan cuti ayah atau buruh pria saat istri melahirkan," kata Endang.
Tak hanya itu, mereka juga meminta pendidikan gratis, keadilan kerja bagi disabilitas, dan memberdayakan UMKM. Mereka juga mendesak pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), perlindungan hak buruh perkebunan, perikanan dan migran.
"Kami juga minta agar ada pengangkatan seluruh pegawai honorer di pemerintahan menjadi pegawai tetap. Menstabilkan harga sembako, menolak kenaikan BBM, penggusuran tanah, dan menegakkan demokrasi. Kami juga menolak kriminalisasi aktivis, tenaga kesehatan, dan jurnalis," pungkasnya.
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Selasa, 03 Nov 2026 14:53 WIB
Selasa, 03 Nov 2026 14:53 WIB
PBNU mengapresiasi langkah cepat Kapolri dalam merespons keluhan masyarakat terkait tindakan aparat kepolisian dalam penegakan hukum di Sukoharjo…
Selasa, 03 Nov 2026 14:29 WIB
Selasa, 03 Nov 2026 14:29 WIB
Peringatan Hari Pahlawan di Taman Fatahillah Kota Tua, Jakarta Barat pada 1-2 November 2026 berlangsung meriah.…
Selasa, 03 Nov 2026 14:08 WIB
Selasa, 03 Nov 2026 14:08 WIB
Sikap sejumlah perusahaan asuransi yang masih berhati-hati dalam memberikan perlindungan terhadap mobil listrik menjadi alarm bagi pemerintah…
Selasa, 03 Nov 2026 07:25 WIB
Selasa, 03 Nov 2026 07:25 WIB
Jurnas.net - Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyiapkan pembahasan sejumlah hal penting dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXXIII Tarjih…
Senin, 02 Nov 2026 10:58 WIB
Senin, 02 Nov 2026 10:58 WIB
Peristiwa penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh tim gabungan kepolisian beberapa waktu lalu, terindikasi melanggar HAM…
Senin, 02 Nov 2026 10:30 WIB
Senin, 02 Nov 2026 10:30 WIB
Ketua Umum PBNU KH Kikin Abdul Hakim atau Gus Kikin mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tetap tenang.…
Minggu, 01 Nov 2026 22:14 WIB
Minggu, 01 Nov 2026 22:14 WIB
Jurnas.net - PSIM Yogyakarta resmi mengakhiri puasa kemenangan di BRI Super League 2026/2027 pascamengandaskan perlawanan Borneo FC Samarinda dalam laga yang…
Minggu, 01 Nov 2026 10:49 WIB
Minggu, 01 Nov 2026 10:49 WIB
Oleh: Wakit Nurohman Advokat dan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai Surat Keterangan…
Sabtu, 31 Okt 2026 19:32 WIB
Sabtu, 31 Okt 2026 19:32 WIB
Jurnas.net – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, H. Ali Mufthi, mendukung upaya pemulangan Jimat Klontong, pusaka bersejarah yang menjadi bagian dari identitas …
Sabtu, 31 Okt 2026 18:21 WIB
Sabtu, 31 Okt 2026 18:21 WIB
Oleh: Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S.E., M.Si., Ak., CA, CIPSAS Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Perekonomian tidak hanya bergerak melalui…
Sabtu, 31 Okt 2026 13:14 WIB
Sabtu, 31 Okt 2026 13:14 WIB
Jurnas.net - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dasar masyarakat melalui program Tanggung Jawab…
Sabtu, 31 Okt 2026 11:05 WIB
Sabtu, 31 Okt 2026 11:05 WIB
Jurnas.net – Penanganan dugaan peredaran rokok ilegal oleh Polres Probolinggo menjadi sorotan setelah dua orang yang dipersoalkan massa demonstran disebut d…
Jumat, 30 Okt 2026 19:42 WIB
Jumat, 30 Okt 2026 19:42 WIB
Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) bergerak cepat menangani insiden kebakaran yang terjadi di area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (…
Jumat, 30 Okt 2026 17:10 WIB
Jumat, 30 Okt 2026 17:10 WIB
Jurnas.net – Memulai bisnis kopi dari pasar lokal, Aryasetya Kanaka Dumadi berhasil mengembangkan usahanya hingga menembus pasar internasional. Wisudawan p…
Jumat, 30 Okt 2026 10:27 WIB
Jumat, 30 Okt 2026 10:27 WIB
Jurnas.net – Direktorat Siber Polda Jawa Timur mengungkap dugaan penyalahgunaan data kependudukan berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) y…