Dua Bulan Jelang Khofifah Purna Tugas, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jatim Tersisa 1,17 Juta Jiwa

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (Dok: Jurnas.net)
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (Dok: Jurnas.net)

Jurnas.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tampaknya tak mampu menekan angka pengangguran di wilayahnya. Khofifah hanya mampu menurunkan sekitar 90 ribu jiwa pengangguran di Jatim.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Agustus 2023 berada di angka 4,88 persen atau 1,17 juta jiwa. Lebih rendah 0,61 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2022 yaitu 5,49 persen atau sebanyak 1,26 juta jiwa. Artinya, angka TPT Jatim hanya turun sekitar 90 ribu jiwa.

Meski demikian, TPT Jatim konsisten mengalami penurun, di mana penurunan year-on-year Jatim sebelumnya hanya turun 0,25 persen poin periode Agustus 2021 - Agustus 2022, tapi Agustus 2022 - Agustus 2023 turun 0,61 persen poin.

"Alhamdulillah penurunan TPT ini cukup signifikan. Tentunya ini berkat upaya kita bersama salah satunya dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja sehingga angka TPT di Jatim terus menurun," kata Khofifah, Kamis, 4 Januari 2024.

Khofifah menjelaskan, secara year-on-year, Jatim berhasil menurunkan TPT lebih banyak dari pada rata-rata nasional. Tercatat, TPT nasional pada Agustus 2023 sebesar 5,32 persen dan hanya turun 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022.

Penurunan TPT di Jatim, ungkapnya, telah melalui sejumlah upaya. Meski begitu, diakuinya masih banyak ruang untuk perbaikan yang diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2024 ini. "Penurunan TPT ini akan selalu menjadi resolusi tahunan kami di pemerintahan. Target untuk 2024 ini tentu penurunan angka yang lebih signifikan lagi. Insya Allah bisa terwujud," katanya.

Khofifah melanjutkan, target dapat tercapai dengan berbagai cara yang sebenarnya selama ini sudah dikerjakan. Antara lain dengan gelaran job fair yang dilaksanakan di Surabaya dan beberapa UPT BLK di Jatim oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Maupun, lewat peningkatan mutu pendidikan vokasi oleh Dinas Pendidikan Jatim.

"Kita juga memberi pembekalan angkatan kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan kerja ini dilakukan dengan berbagai kejuruan yang diperlukan dunia kerja formal maupun non formal dan disediakan secara gratis pada 16 UPT BLK se-Jawa Timur," terangnya.

Khofifah menambahkan, disediakan pula pelatihan dan sertifikasi kompetensi calon PMI. Ada juga pelatihan Millenial Job Center (MJC) bagi freelancer, Disnakertrans Jatim telah memberikan akses penuh kepada 300 mentor se-Jatim untuk diberikan pendampingan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

"Selain itu, kami juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berbagai profesi. Termasuk kenaikan upah buruh yang meski sedikit tetap mengalami kenaikan," tandasnya.

Khofifah menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh OPD, stakeholder hingga kelompok masyarakat. Menurutnya, capaian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur ada berkat sinergitas berbagai pihak dan elemen masyarakat.

"Alhamdulillah sinergitas yang dilakukan semua dinas, stakeholder, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat membuahkan hasil. Tidak pernah mengecewakan. Selama ini kami bekerja untuk rakyat, penghargaan yang kami dapat itu bonus. Tapi tetap, saya ingin mengapresiasi kerja keras kita semua. Terima kasih atas perjuangan dan kerja kerasnya," pungkas Khofifah.

Seperti diketahui, masa jabatan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak akan berakhir pada Februari 2024. Selanjutnya, Khofifah telah menyatakan bakal kembali maju sebagai calon Gubernur Jatim pada Pilgub 2024 mendatang. Namun belum menentukan sosok yang bakal digandeng untuk maju bersama di Pilgub Jatim 2024.

Berita Terbaru

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Jurnas.net - InJourney Management dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama pengembangan destinasi wisata candi. Ada sejumlah aspek yang dikembangka…

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Jurnas.net - Dampak kekerasan yang dialami anak-anak di daycare memerlukan penanganan serius. Bukan hanya penanganan, dampak kekerasan itu perlu deteksi dini pa…

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Jurnas.net – Pengungkapan 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Jawa Timur tak sekadar menjadi catatan penegakan hukum. Di balik angka k…