Pemprov Jatim Tetapkan UMP Tahun 2025 Rp2,3 Juta Atau Naik 6,5 Persen

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi UMP Tahun 2025
Ilustrasi UMP Tahun 2025

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim Tahun 2025 sebesar 6,5 persen atau naik sebesar Rp140.741. UMP tahun 2025 ini nilainya sebesar Rp2.305.985, naik dari UMP tahun 2024 sebesar Rp2.165.244,30.

"Kami sudah menetapkan UMP Jatim tahun 2025, dan nilai persentasenya sesuai kebijakan pemerintah pusat Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 terkait dengan UMP yaitu 6,5 persen," kata Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, di Surabaya, Rabu, 11 Desember 2024.

Adhy menjelaskan bahwa UMP 2025 Jatim ini, juga sudah sesuai rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jatim, yang dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Adhy mengaku juga melibatkan banyak stakeholder dalam proses penetapan kenaikan UMP 2025.

Penetapan UMP ini, kata Adhy, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2025. "UMP ini akan menjadi patokan nanti mereka di kabupaten/kota untuk menyusun kemudian mengusulkan kepada kita, provinsi," katanya.

Baca Juga : UMP Jatim 2024 Naik 6,13 Persen Atau Rp125 Ribu

Adhy menegaskan bahwa keputusan kenaikan UMP tahun 2025 ini diambil dengan memperhatikan rasa keadilan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang berkembang di Jawa Timur.

Kata dia, keputusan tersebut sebagai bentuk perhatian dari pemerintah dalam menjaga keberlangsungan usaha, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pekerja.

"Tentu kami ingin memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum buruh. Tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha," pungkasnya.

Berita Terbaru

Remaja 15 Tahun Jadi Jemaah Haji Termuda Jatim, Ikut Kloter Perdana dari Surabaya

Remaja 15 Tahun Jadi Jemaah Haji Termuda Jatim, Ikut Kloter Perdana dari Surabaya

Rabu, 22 Apr 2026 16:19 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 16:19 WIB

Jurnas.net – Keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Surabaya tahun 1447 H/2026 M menghadirkan kisah inspiratif. Seorang remaja berusia 15 tahun tercatat s…

Kejagung Bongkar Skema Cuci Uang Zarof Ricar yang Disamarkan Lewat Jaringan Perusahaan Fiktif

Kejagung Bongkar Skema Cuci Uang Zarof Ricar yang Disamarkan Lewat Jaringan Perusahaan Fiktif

Rabu, 22 Apr 2026 15:02 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 15:02 WIB

Jurnas.net – Skema pencucian uang kelas kakap yang melibatkan jaringan perusahaan bayangan akhirnya terkuak. Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung b…

Pemkab Banyuwangi Terima 18 Truk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa

Pemkab Banyuwangi Terima 18 Truk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa

Rabu, 22 Apr 2026 14:07 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 14:07 WIB

Jurnas.net – Upaya memperkuat ekonomi desa di Banyuwangi mulai terlihat konkret. Sebanyak 18 armada truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) r…

Gubernur Khofifah Lepas Kloter Pertama Haji dari Surabaya, Ingatkan Jemaah Jaga Kesehatan

Gubernur Khofifah Lepas Kloter Pertama Haji dari Surabaya, Ingatkan Jemaah Jaga Kesehatan

Rabu, 22 Apr 2026 13:24 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 13:24 WIB

Jurnas.net – Gelombang awal keberangkatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M resmi dimulai dari Embarkasi Surabaya. Sebanyak 380 calon jemaah haji kloter pertama d…

Pemkab Gresik dan TNI Kebut Pembangunan Desa Lewat TMMD 2026, Prioritaskan Jalan dan RTLH

Pemkab Gresik dan TNI Kebut Pembangunan Desa Lewat TMMD 2026, Prioritaskan Jalan dan RTLH

Rabu, 22 Apr 2026 12:36 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 12:36 WIB

Jurnas.net - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 tahun 2026 resmi dimulai di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Program lintas sektoral ini langsung…

Pemkab Banyuwangi Hapus PBB 6.836 Warga Miskin, Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Pemkab Banyuwangi Hapus PBB 6.836 Warga Miskin, Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Rabu, 22 Apr 2026 11:18 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 11:18 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi ribuan warga miskin pada 2026. Kebijakan ini menyasar 6.836 …