Jurnas.net - Owner PT Ranggalawe Pendiri Tuban (Rapetu), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur) akhirnya memenuhi ucapannya untuk membawa dugaan pencatutan nama perusahaannya oleh Anggota DPR RI Dapil Jatim X, Khilmi, ke jalur etik. Laporan resmi terhadap legislator Fraksi Gerindra itu telah disampaikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Laporan tersebut didaftarkan oleh penasihat hukum PT Rapetu, Ide Prima Hadiyanto yang didampingi Aidil Kamil Marzuki, pada 8 Desember 2025. Menurutnya, laporan itu telah diterima secara sah oleh pihak MKD.
“Laporan MKD DPR RI Nomor 58 tertanggal 8 Desember 2025 diterima Subbag Administrasi Perkara MKD atas nama Cahyo Bagaskara dan ditandatangani Kabag Sekretariat MKD, Nelly Andalia. Teradu tercatat atas nama Khilmi A-130, Fraksi Gerindra Dapil Jatim X,” kata Ide Prima Hadiyanto, Selasa, 9 Desember 2025.
Ide menegaskan, Sekretariat MKD telah memastikan laporan PT Rapetu memenuhi unsur formil dan materiil untuk diproses lebih lanjut. Berbeda dengan proses penyelidikan kepolisian, pihak pelapor tidak dimintai klarifikasi awal.
“Sekretariat MKD hanya meminta kelengkapan bukti seperti izin PT dan bukti panggilan polisi. Semua sudah kami serahkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pokok aduan telah dicatat secara eksplisit sebagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Khilmi, terkait pencatutan nama PT Rapetu dalam kegiatan pertambangan ilegal yang diduga melibatkan PT Cemara Laut Persada (CLP).
Berdasarkan aturan etik DPR, Khilmi berpotensi menerima sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap sebagai anggota DPR RI. "Teradu terancam teguran, dinonaktifkan, bahkan diberhentikan. Kami berharap MKD segera menyidangkan dan menjatuhkan sanksi terberat,” tegas Ide.
Terpisah, Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, memastikan dirinya telah memberi kuasa penuh kepada tim hukum untuk membawa kasus ini tidak hanya ke MKD, tetapi juga ke ranah pidana. "Selain pelanggaran etik, tindakan Khilmi juga masuk delik pidana. Kami sudah menyiapkan laporan ke Mabes Polri,” ujarnya.
Pengusaha nasional asal Situbondo itu menilai pencatutan nama PT Rapetu telah merugikan dirinya baik secara materi maupun imateril, karena digunakan untuk menggiring keuntungan dari aktivitas penambangan ilegal.
“Saya haqqul yakin Majelis Hakim MKD akan menjatuhkan sanksi terberat, yakni pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Pelanggarannya masuk kategori etik berat,” tegas alumni Pondok Pesantren Denanyar tersebut.
Editor : Amal
Berita Terbaru
Selasa, 10 Nov 2026 12:11 WIB
Selasa, 10 Nov 2026 12:11 WIB
Oleh: Sahat Simatupang Aktivis 98 Jangan sampai perkara penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkknya dipakai pemerintah untuk …
Selasa, 10 Nov 2026 08:58 WIB
Selasa, 10 Nov 2026 08:58 WIB
Jurnas.net - Masyarakat yang berencana menikmati liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) kini memiliki kesempatan untuk bepergian menggunakan kereta…
Senin, 09 Nov 2026 20:27 WIB
Senin, 09 Nov 2026 20:27 WIB
Jurnas.net - Maraknya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Jawa Timur menjadi pekerjaan rumah serius bagi kepolisian. Dalam operasi selama 12 hari, Polda…
Senin, 09 Nov 2026 18:24 WIB
Senin, 09 Nov 2026 18:24 WIB
Jurnas.net - Kinerja Perum Bulog dalam menyalurkan bantuan pangan beras ke Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, patut dipertanyakan. Dari total alokasi…
Senin, 09 Nov 2026 16:41 WIB
Senin, 09 Nov 2026 16:41 WIB
Jurnas.net - Pmerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) inklusif dengan mendirikan sekolah khusus bagi anak penyandang…
Senin, 09 Nov 2026 15:32 WIB
Senin, 09 Nov 2026 15:32 WIB
Jurnas.net – Suroso Isnandar resmi menduduki kursi Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham L…
Senin, 09 Nov 2026 06:46 WIB
Senin, 09 Nov 2026 06:46 WIB
Jurnas.net - PSS Sleman gagal merengkuh kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 dari Bhayangkara FC dalam laga lanjutan Super League di Stadion Maguwoharjo…
Minggu, 08 Nov 2026 11:33 WIB
Minggu, 08 Nov 2026 11:33 WIB
Jurnas.net – Kesempatan kuliah di perguruan tinggi negeri tidak harus membuat seseorang meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Pesan inilah yang i…
Sabtu, 07 Nov 2026 18:01 WIB
Sabtu, 07 Nov 2026 18:01 WIB
Jurnas.net - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dasar masyarakat melalui program Tanggung Jawab…
Sabtu, 07 Nov 2026 06:29 WIB
Sabtu, 07 Nov 2026 06:29 WIB
Jurnas.net - PSIM Yogyakarta takhluk 1-2 saat menjamu Dewa United di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 6…
Jumat, 06 Nov 2026 16:00 WIB
Jumat, 06 Nov 2026 16:00 WIB
Jurnas.net - PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan Media Tour ke Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Whoosh…
Jumat, 06 Nov 2026 15:09 WIB
Jumat, 06 Nov 2026 15:09 WIB
Jurnas.net – Predikat Gresik sebagai Kota Santri tidak cukup hanya menjadi identitas daerah. Penguatan kualitas pendidikan, legalitas kelembagaan, hingga k…
Kamis, 05 Nov 2026 20:03 WIB
Kamis, 05 Nov 2026 20:03 WIB
Jurnas.net – HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 5 November 2026. Kedatangannya untuk …
Kamis, 05 Nov 2026 19:17 WIB
Kamis, 05 Nov 2026 19:17 WIB
Jurnas.net — Putra Sang Fajar Football Club (PSF FC) resmi diperkenalkan kepada publik melalui peluncuran klub, skuad, dan jersey di Blitar, Kamis (5/11/2026). …
Kamis, 05 Nov 2026 14:06 WIB
Kamis, 05 Nov 2026 14:06 WIB
Jurnas.net – Geopark Ijen berhasil mempertahankan status UNESCO Global Geopark (UGGp) setelah meraih Green Card atau Kartu Hijau dalam Sidang Dewan UGG ke-11 d…