Jurnas.net - Owner PT Ranggalawe Pendiri Tuban (Rapetu), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur) akhirnya memenuhi ucapannya untuk membawa dugaan pencatutan nama perusahaannya oleh Anggota DPR RI Dapil Jatim X, Khilmi, ke jalur etik. Laporan resmi terhadap legislator Fraksi Gerindra itu telah disampaikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Laporan tersebut didaftarkan oleh penasihat hukum PT Rapetu, Ide Prima Hadiyanto yang didampingi Aidil Kamil Marzuki, pada 8 Desember 2025. Menurutnya, laporan itu telah diterima secara sah oleh pihak MKD.
“Laporan MKD DPR RI Nomor 58 tertanggal 8 Desember 2025 diterima Subbag Administrasi Perkara MKD atas nama Cahyo Bagaskara dan ditandatangani Kabag Sekretariat MKD, Nelly Andalia. Teradu tercatat atas nama Khilmi A-130, Fraksi Gerindra Dapil Jatim X,” kata Ide Prima Hadiyanto, Selasa, 9 Desember 2025.
Ide menegaskan, Sekretariat MKD telah memastikan laporan PT Rapetu memenuhi unsur formil dan materiil untuk diproses lebih lanjut. Berbeda dengan proses penyelidikan kepolisian, pihak pelapor tidak dimintai klarifikasi awal.
“Sekretariat MKD hanya meminta kelengkapan bukti seperti izin PT dan bukti panggilan polisi. Semua sudah kami serahkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pokok aduan telah dicatat secara eksplisit sebagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Khilmi, terkait pencatutan nama PT Rapetu dalam kegiatan pertambangan ilegal yang diduga melibatkan PT Cemara Laut Persada (CLP).
Berdasarkan aturan etik DPR, Khilmi berpotensi menerima sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap sebagai anggota DPR RI. "Teradu terancam teguran, dinonaktifkan, bahkan diberhentikan. Kami berharap MKD segera menyidangkan dan menjatuhkan sanksi terberat,” tegas Ide.
Terpisah, Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, memastikan dirinya telah memberi kuasa penuh kepada tim hukum untuk membawa kasus ini tidak hanya ke MKD, tetapi juga ke ranah pidana. "Selain pelanggaran etik, tindakan Khilmi juga masuk delik pidana. Kami sudah menyiapkan laporan ke Mabes Polri,” ujarnya.
Pengusaha nasional asal Situbondo itu menilai pencatutan nama PT Rapetu telah merugikan dirinya baik secara materi maupun imateril, karena digunakan untuk menggiring keuntungan dari aktivitas penambangan ilegal.
“Saya haqqul yakin Majelis Hakim MKD akan menjatuhkan sanksi terberat, yakni pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Pelanggarannya masuk kategori etik berat,” tegas alumni Pondok Pesantren Denanyar tersebut.
Editor : Amal
Berita Terbaru
Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB
Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB
Jurnas.net – Partai politik dinilai tidak seharusnya hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Lebih dari itu, partai perlu m…
Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB
Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB
Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang merupakan anggota Holding BUMN PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), kembali menggelar Green I…
Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB
Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui K…
Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB
Oleh : Abdul Khalid BoyanPeneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW) Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November …
Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB
Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI) Pada …
Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB
Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …
Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB
Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…
Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB
Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…
Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB
Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…
Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB
Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…
Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB
Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…
Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB
Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…
Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB
Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…
Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB
Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…
Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB
Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …