Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya mulai menggeser paradigma pembangunan kota. Tak lagi bertumpu pada birokrasi semata atau dominasi perguruan tinggi negeri, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi justru menempatkan perguruan tinggi swasta (PTS) sebagai garda depan perubahan sosial, dari tingkat kampus hingga rukun warga (RW).
Gagasan tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Surabaya dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur di rumah dinas wali kota, Sabtu (24/1/2026). Pertemuan itu dihadiri Ketua ABP-PTSI Jatim Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum, jajaran Disbudporapar Kota Surabaya, serta perwakilan PTS se-Jawa Timur.
Dalam forum tersebut, Eri Cahyadi memaparkan arah kebijakan kolaborasi Pemkot Surabaya dengan PTS yang tak berhenti pada urusan akademik, melainkan menyentuh langsung problem sosial kota—mulai dari kemiskinan, stunting, hingga keberlanjutan hidup mahasiswa pasca-kelulusan.
“Pergerakan kota itu tidak hanya bergantung pada perguruan tinggi negeri. PTS justru sangat menentukan bagaimana IPM meningkat dan kesejahteraan bisa dirasakan. Kalau seluruh kampus turun ke RW dan bersinergi, insyaallah masalah Surabaya bisa selesai,” kata Eri, Minggu, 25 Januari 2026.
Menurut Eri, kemajuan Surabaya tidak boleh direduksi sebagai hasil kerja wali kota semata. Ia menekankan, capaian penurunan stunting, kemiskinan, dan gini rasio adalah buah gotong royong lintas elemen—termasuk perguruan tinggi swasta.
“Surabaya ini dibangun bukan karena kekuatan kapital, tapi karena rasa gotong royong. Dari kampus negeri, kampus swasta, sampai warga yang mampu, semua harus terlibat,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah sinkronisasi data mahasiswa PTS dengan data kemiskinan Pemkot Surabaya. Mahasiswa dari keluarga miskin kategori Desil 1 hingga 5 akan mendapatkan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), tanpa memandang status baru atau lama kuliah.
“Bukan hanya mahasiswa baru. Yang sudah kuliah, tapi selama ini kesulitan membayar dan masuk Desil 1–5, UKT-nya akan kami tutup. Ini untuk menggerakkan program satu keluarga miskin satu sarjana,” terang Eri.
Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, menyebut kebijakan pemetaan keluarga miskin Desil 1–5 sebagai terobosan berani dan jarang dilakukan pemerintah daerah. Ia mengakui, selama ini mahasiswa dari keluarga miskin justru banyak tersebar di PTS.
“Ini bisa menjadi gerakan yang revolusioner. Selama ini bantuan sering tidak tepat sasaran. Fakta di lapangan, keluarga miskin justru melimpah di PTS,” ungkap Budi.
Ia menegaskan, PTS siap menjadi mitra strategis Pemkot Surabaya untuk mengawal target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Surabaya.
“PTS tidak hanya tempat kuliah, tapi juga bagian dari solusi sosial. Kami siap mengawal agar peningkatan kualitas pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” pungkasnya.
Editor : Rahmat Fajar
