Jurnas.net – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama, suara kritis datang dari HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Ia mengingatkan bahwa forum tertinggi organisasi tersebut tidak boleh tercemar kepentingan politik praktis yang berpotensi merusak marwah keulamaan.
Menurut Gus Lilur, muktamar kali ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan momentum penting yang akan menentukan arah masa depan NU, apakah tetap berada di jalur keilmuan para ulama atau justru semakin terseret dalam pusaran kekuasaan.
“NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak, bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan,” kata Gus Lilur, Rabu, 15 April 2026.
Ia menilai, gejala kaburnya batas antara organisasi keagamaan dan politik semakin nyata dalam dinamika internal NU belakangan ini. Sejumlah nama yang memiliki latar belakang kuat di politik disebutnya ikut mempertegas kekhawatiran tersebut.
Gus Lilur bahkan mendorong evaluasi terbuka terhadap kepemimpinan Yahya Cholil Staquf demi menjaga arah organisasi tetap berada di rel keulamaan. “Ini bukan soal pribadi, tapi soal marwah. NU harus dijaga agar tidak menjadi panggung politisi. Kalau dibiarkan, kepercayaan umat bisa terkikis,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”, yakni figur yang memanfaatkan NU sebagai legitimasi sosial untuk kepentingan pribadi maupun politik. “Kita punya tradisi besar pesantren, bahtsul masail, khazanah keilmuan. Tapi yang tampil justru sering bukan yang paling alim, melainkan yang paling dekat dengan kekuasaan,” katanya kritis.
Menurutnya, NU tidak kekurangan tokoh dengan kapasitas keulamaan dan intelektualitas mumpuni. Ia menyebut sejumlah nama yang dinilai layak menjadi rujukan kepemimpinan berbasis keilmuan, seperti Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, Abdus Salam Shohib, Yusuf Chudlory, Zulfa Mustofa, hingga Bahauddin Nursalim. “NU ini kaya tokoh. Jangan sampai yang muncul itu-itu saja karena faktor politik,” tegasnya.
Gus Lilur menekankan bahwa muktamar harus menjadi momentum pemurnian organisasi dari kepentingan pragmatis. Ia meminta peserta muktamar berani mengambil sikap moral dengan memilih pemimpin yang benar-benar berangkat dari tradisi keilmuan. “Sudah saatnya kita bilang cukup pada pengurus yang haus kekuasaan. NU bukan batu loncatan politik. Kalau mau berpolitik, silakan di partai, jangan bawa-bawa NU,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa independensi NU merupakan kunci agar organisasi tetap menjadi penyejuk dan penuntun umat. Jika terlalu dekat dengan kekuasaan, peran moral tersebut berpotensi tergerus. “NU harus berdiri di atas semua golongan, bukan menjadi bagian dari kepentingan tertentu,” katanya.
Ia juga mendorong agar muktamar mengembalikan fokus pada penguatan ekosistem intelektual mulai dari pesantren, forum bahtsul masail, hingga pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual. “Kalau NU kuat di ilmu, otomatis akan dihormati. Tapi kalau sibuk di politik, lama-lama hanya akan diperalat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar kali ini merupakan ujian sejarah bagi NU. Ia berharap para kiai dan ulama mampu mengambil keputusan yang berpihak pada masa depan jam’iyah, bukan kepentingan jangka pendek.
“Ini bukan soal hari ini saja, ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
Editor : Amal
