Jurnas.net – Kemacetan yang kerap terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, terutama saat musim liburan dan periode puncak mobilitas masyarakat, mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian Perhubungan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus memperkuat peran Pelabuhan Ketapang sebagai simpul utama konektivitas nasional.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, persoalan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang tidak bisa hanya ditangani secara parsial. Dibutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang terintegrasi, mengingat pelabuhan tersebut merupakan gerbang vital penghubung Pulau Jawa, Bali, hingga kawasan Nusa Tenggara.
"Kami telah berkirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk meminta dukungan penanganan kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius karena menyangkut kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional," kata Ipuk, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Ipuk, volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahun menjadikan kawasan Ketapang sebagai salah satu titik krusial arus transportasi nasional. Saat musim liburan panjang maupun periode tertentu, antrean kendaraan menuju pelabuhan kerap mengular hingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Untuk itu, dalam surat yang dikirimkan kepada Kementerian Perhubungan, Pemkab Banyuwangi mengajukan sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah pelebaran ruas jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang yang selama ini menjadi titik penyumbang kemacetan.
Ruas yang diusulkan untuk ditingkatkan kapasitasnya meliputi jalur Ketapang–Jembatan Sungai Selogiri, Watudodol–Jembatan Grand Watudodol, serta ruas jalan nasional yang membentang di sepanjang Kecamatan Wongsorejo. Selain peningkatan kapasitas jalan, Banyuwangi juga mengusulkan penambahan armada kapal penyeberangan berkapasitas minimal 3.000 Gross Tonnage (GT). Penambahan armada dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas angkut kendaraan maupun penumpang di lintasan Ketapang–Gilimanuk sehingga waktu tunggu dapat ditekan.
"Penambahan kapal dengan kapasitas besar akan membantu mempercepat pergerakan kendaraan dan mengurangi antrean yang selama ini terjadi pada saat volume penyeberangan meningkat," ujarnya.
Pemkab Banyuwangi juga mendorong pembangunan serta rehabilitasi dermaga movable bridge (MB) agar mampu melayani kendaraan berat dengan kapasitas hingga 50 ton. Peningkatan kapasitas dermaga tersebut diyakini akan mempercepat proses bongkar muat kendaraan dan meningkatkan efisiensi layanan pelabuhan secara keseluruhan.
Tak hanya itu, Banyuwangi turut mengusulkan pembangunan jembatan akses yang menghubungkan Pelabuhan Landing Craft Tank (LCT) Ketapang dengan kawasan pelabuhan di Kelurahan Bulusan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjadi jalur alternatif distribusi kendaraan sehingga kepadatan di area utama pelabuhan dapat berkurang.
Di sektor konektivitas regional, Ipuk juga meminta percepatan pembangunan Jalan Tol Probowangi Tahap II ruas Besuki–Banyuwangi. Prioritas percepatan diharapkan dilakukan pada akses yang menghubungkan Banyuwangi dengan Tol Bajulmati dan Asembagus.
Menurutnya, keberadaan jalan tol akan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban lalu lintas di jalan nasional sekaligus mempercepat akses kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang. "Pembangunan tol ini sangat penting untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang menuju pelabuhan serta mengurangi kepadatan pada jalur nasional yang ada saat ini," tegas Ipuk.
Pemkab Banyuwangi berharap seluruh usulan tersebut dapat masuk dalam prioritas pembangunan pemerintah pusat. Selain mendukung kelancaran konektivitas antarwilayah, penguatan infrastruktur di kawasan Ketapang juga diyakini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta distribusi logistik di kawasan timur Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur.
"Kami berharap program-program ini mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah pusat karena menyangkut kepentingan konektivitas nasional serta penguatan daya saing ekonomi kawasan," pungkasnya.
Editor : Risfil Athon
