Semua Rumah Potong Hewan di Banyuwangi Sudah Sertifikasi Halal

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Salah satu Rumah Potong Hewan (RPH) di Banyuwangi, Jawa Timur. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)
Salah satu Rumah Potong Hewan (RPH) di Banyuwangi, Jawa Timur. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net - Delapan atau seluruh rumah potong hewan (RPH) yang ada di Banyuwangi telah lolos audit sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Sebelumnya, dua RPH Banyuwangi telah mengantongi sertifikasi halal. Kini enam RPH menyusul lolos audit.

“Alhamdulillah enam lolos audit, sertifikatnya masih dalam proses penerbitan. Jadi bisa dibilang semua RPH di Banyuwangi mengantongi sertifikasi halal. Di Banyuwangi kan ada 8 RPH,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Minggu, 28 Januari 2024.

Menurut Bupati Ipuk, sertifikat halal ini akan menguatkan industri halal nasional, khususnya di Banyuwangi. “Dengan demikian, produk daging dan olahan yang dihasilkan dari RPH tersebut lebih terjamin kehalalannya," imbuh Ipuk.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, drh. Nanang Sugiharto mengatakan, dua RPH yang telah menerima sertifikat halal adalah RPH di Kecamatan Banyuwangi dan Purwoharjo.

Sementara enam RPH yang lolos audit dan menunggu proses penerbitan sertifikat tersebar di Kecamatan Pesanggaran, Wongsorejo, Rogojampi, Genteng, Glenmore, dan Kalibaru.

Nanang menjelaskan, RPH di Banyuwangi selalu menerapkan prinsip pelayanan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Meski demikian, peningkatan mutu dan pemenuhan dampak lingkungan terus dijalankan. Hal tersebut untuk memenuhi unsur teknis kesehatan masyarakat veteriner.

"RPH di Banyuwangi juga telah memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) dan juru sembelih hewan (juleha) halal," tambah dia.

NKV merupakan persyaratan utama mendapatkan sertifikasi halal RPH. Salah satu persyaratan memperoleh NKV adalah terpenuhinya unsur higienis dan sanitasi yang standarnya sudah disepakati secara internasional untuk perdagangan produk hasil sembelihan

Adanya sertifikat halal, kata Nanang, bakal bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya bagi para pelaku UMKM. Mereka bisa memenuhi syarat UMKM halal sehingga bisa menekan biaya produksi dari hulu ke hilir.

Nanang menambahkan, RPH di Kabupaten Banyuwangi melayani pemotongan sapi sebanyak 10.571 ekor sepanjang 2023. “Selain menyumbang pendapatan asli daerah, RPH juga diharapkan mampu berdampak luas pada pergerakan ekonomi masyarakat,” kata Nanang.

Berita Terbaru

Pansus DPRD Jatim Kebut Rekomendasi BUMD, Bidik Perombakan Tata Kelola

Pansus DPRD Jatim Kebut Rekomendasi BUMD, Bidik Perombakan Tata Kelola

Jumat, 24 Apr 2026 16:29 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 16:29 WIB

Jurnas.net — Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur kembali menjadi sorotan serius DPRD Jawa Timur. Namun kali ini, fokusnya bukan sekadar k…

Persib Unggul Head to Head, Arema Masih Jadi Lawan Sulit Jelang Duel di GBLA

Persib Unggul Head to Head, Arema Masih Jadi Lawan Sulit Jelang Duel di GBLA

Jumat, 24 Apr 2026 16:09 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 16:09 WIB

Jurnas.net - Persib Bandung memiliki catatan lebih baik atas Arema FC jelang pertemuan kedua tim dalam lanjuta BRI Super League di Stadion Gelora Bandung…

Dari BBM hingga Kinerja, WFH Bandung Klaim Tunjukkan Dampak Positif

Dari BBM hingga Kinerja, WFH Bandung Klaim Tunjukkan Dampak Positif

Jumat, 24 Apr 2026 15:54 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 15:54 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan kebijakan Work From Home (WFH) yang kini memasuki pekan ketiga. Kebijakan ini diarahkan untuk…

DPRD Kabupaten Bandung Dinilai Tak Miliki Kewenganan untuk Awasi BUMD

DPRD Kabupaten Bandung Dinilai Tak Miliki Kewenganan untuk Awasi BUMD

Jumat, 24 Apr 2026 15:30 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 15:30 WIB

Polemik pengawasan PT Bandung Daya Sentosa (BDS) memicu perdebatan soal peran DPRD dan eksekutif.…

Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi, Fasilitas Jabatan Masih Melekat

Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi, Fasilitas Jabatan Masih Melekat

Jumat, 24 Apr 2026 14:09 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 14:09 WIB

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, resmi berstatus tersangka dugaan korupsi, namun seluruh fasilitas dan tunjangan jabatan masih diberikan.…

Kinerja 70 Disabilitas Tak Kalah dengan Pekerja Lain di Pabrik HS 

Kinerja 70 Disabilitas Tak Kalah dengan Pekerja Lain di Pabrik HS 

Jumat, 24 Apr 2026 11:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 11:40 WIB

Jurnas.net - Perusahaan rokok asal Jogjakarta, HS  menjaga komitmennya menjadi perusahaan inklusif. Di saat banyak penyandang disabilitas yang sulit dapat kerja…