Jurnas.net - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berperan dalam pemenuhan gizi pelajar, tetapi juga menjelma menjadi infrastruktur pangan darurat saat bencana melanda. Hal ini terlihat dari 323 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikonversi menjadi dapur umum untuk melayani warga terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan dapur MBG di wilayah terdampak secara cepat beralih fungsi guna memastikan kebutuhan pangan para pengungsi tetap terpenuhi, khususnya makanan siap saji dengan kandungan gizi yang terjaga.
Baca juga: Masyarakat Toba Ikuti Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Sihar Sitorus
“Dalam kondisi darurat, dapur MBG tidak berhenti beroperasi. Kami alihkan fungsinya untuk melayani masyarakat terdampak bencana,” kata Dadan, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Dari total 323 SPPG yang dikonversi, 109 unit berada di Aceh, 148 SPPG di Sumatera Utara, dan 66 SPPG di Sumatera Barat. Keberadaan dapur-dapur ini dinilai strategis karena telah memiliki jaringan logistik, tenaga kerja, serta sistem distribusi yang siap digunakan kapan pun dibutuhkan.
Baca juga: Sihar Sitorus Tekankan Pentingnya Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Toba
Menurut Dadan, kesiapan anggaran menjadi kunci agar layanan pangan tetap berjalan di masa tanggap darurat. BGN memastikan seluruh virtual account SPPG di daerah bencana selalu dalam kondisi aktif dan memiliki dana yang cukup.
“Kami pastikan dana selalu tersedia agar dapur bisa langsung bekerja melayani masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya: Program Makanan Bergizi Gratis Jadi Model Pengelolaan Pangan Terpadu
Selain berfungsi sebagai penopang ketahanan pangan saat krisis, MBG juga menunjukkan skala nasionalnya sebagai program padat karya. Hingga saat ini, 17.555 SPPG telah berdiri di 38 provinsi, melayani 50,39 juta pelajar, serta menciptakan 741.985 lapangan kerja langsung. Program ini juga melibatkan 41.389 pemasok dari berbagai daerah.
Dari sisi anggaran, serapan dana MBG telah mencapai Rp 58 triliun atau 81 persen dari total pagu. Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember 2025, sebanyak 19.000 SPPG baru akan beroperasi, memperkuat peran MBG tidak hanya sebagai program gizi, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial saat bencana.
Editor : Prabu Narashan