Jurnas.net - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu evaluasi dan terus dibenahi. Usai sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) jadi tersangka, pemerintah menyebut melakukan perbaikan tata kelola.
"Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif agar program bisa berjalan baik sehingga meminimalisasi penyelewengan dan ketidaktepatan sasaran," kata Direktur Eksekutif Garuda Institute, Bahtiar Sebayang di Yogyakarta pada Jumat, 26 Juni 2026.
Bahtiar mengatakan menyesalkan terjadinya kasus korupsi di BGN. Pasalnya, program MBG diadakan dengan tujuan mulia sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat dan anak-anak sekolah.
"Dengan adanya pergantian kepala BGN jangan sampai kasus serupa terulang. BGN memang harus melakukan perbaikan tata kelola yang baik, termasuk keperluan SPPG di daerah yang sangat memerlukan intervensi untuk menekan stunting," katanya.
Ia menegaskan MBG didedikasikan untuk mendukung perkembangan gizi anak-anak sekolah agar semakin baik. Bahtiar menegaskan Garuda Institut memberikan dukungan penuh agar program MBG terus berjalan setelah perbaikan berbagai aspek.
Dari aspek BGN, pihaknya mendesak perbaikan manajemen BGN dan tata kelola MBG menjangkau berbagai aspek. Selain pencegahan korupsi di kelembagaan, juga mencegah keracunan hingga kualitas makanan.
"Kami mendorong evaluasi dilakukan sungguh-sungguh karena MBG harus tepat sasaran mendapatkan hasil baik di kemudian hari. Saat ini momentum BGN evaluasi dan konsolidasi agar kejadian-kejadian sebelumnya bisa segera dibenahi," ujarnya.
Pembina Garuda Institute, Erlan Nopri menyatakan pemerintah telah terbuka menerima kritik dan masukan masyarakat terhadap program MBG. Menurut dia, masyarakat layak memberikan waktu untuk pemerintah melakukan perbaikan.
"Kami di Garuda Institut juga akan turut serta dengan masyarakat mengawasi program pemerintah. Presiden Prabowo juga tidak tinggal diam dengan sudah menindaklanjuti persoalan korupsi di BGN. Ini sinyal baik, pemerintah tidak tinggal diam," katanya.
Editor : A. Mustaqim
