Jurnas.net — Gelombang protes kader Partai NasDem di daerah mulai menguat. Di Jawa Timur, ratusan kader turun ke jalan sebagai respons atas laporan utama Majalah Tempo yang dinilai merugikan citra partai dan mendiskreditkan Ketua Umum Surya Paloh.
Aksi yang dipusatkan di depan Kantor DPW Partai NasDem Jawa Timur, Jalan Ngagel, Surabaya, dipimpin langsung Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya, Syaiful Ma’arif, pada Rabu, 15 April 2026. Ia bertindak sebagai koordinator empat DPD Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan yang menyuarakan sikap kolektif kader akar rumput.
Baca juga: NasDem: Khofifah-Emil Harus Wujudkan Cita-cita Warga Jatim
Aksi ini tidak sekadar unjuk rasa, melainkan sinyal kuat konsolidasi internal partai di daerah yang mendesak DPW untuk meneruskan aspirasi tersebut ke DPP, termasuk melalui Fraksi NasDem di DPR RI.
Syaiful menegaskan, pihaknya tidak menolak kritik terhadap partai maupun tokohnya. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan pers tetap harus berjalan dalam koridor etika dan profesionalitas. “Kami tidak anti kritik. Tapi kritik harus objektif, tidak tendensius, dan melalui proses verifikasi yang benar,” kata Syaiful.
Sorotan kader tertuju pada laporan edisi 13–16 April 2026 yang juga diperbincangkan dalam podcast Bocor Alus Politik. Mereka menilai pemberitaan tersebut mengandung sejumlah persoalan mendasar, mulai dari framing hingga dugaan pelanggaran prinsip jurnalistik.
Kader menyoroti penggunaan judul sampul yang mengasosiasikan Partai NasDem sebagai entitas korporasi. Framing tersebut dinilai menyempitkan makna partai politik dan berpotensi menggiring opini publik bahwa partai bergerak dalam logika bisnis semata.
Lebih jauh, isi laporan disebut membangun persepsi bahwa Partai NasDem telah bergeser ke arah pragmatisme politik. Narasi ini dinilai tidak hanya merugikan secara politik, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi partai.
Tak berhenti di situ, kader juga menuding adanya upaya sistematis untuk mendiskreditkan partai serta melakukan pembunuhan karakter terhadap Surya Paloh. Mereka turut mempersoalkan absennya proses konfirmasi langsung kepada pihak partai sebelum laporan diterbitkan.
Atas dasar itu, kader dari empat DPD menyampaikan sejumlah tuntutan tegas. Selain meminta klarifikasi dan permintaan maaf terbuka, mereka juga mendesak Dewan Pers untuk turun tangan melakukan evaluasi dan penindakan terhadap media tersebut.
Desakan juga mengarah pada kemungkinan langkah hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban, sekaligus menguji batas antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap reputasi individu maupun institusi politik. Di sisi lain, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Setri Yasra, sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf saat menerima perwakilan kader Partai NasDem di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Ia mengakui bahwa sampul laporan utama tersebut menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, khususnya terhadap Surya Paloh dan kader partai. "Berkaitan dengan dampak sampul laporan utama tersebut yang menyinggung Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan kader Partai NasDem, kami meminta maaf,” ujarnya.
Namun, permintaan maaf tersebut belum sepenuhnya meredakan gejolak di daerah. Aksi di Surabaya menjadi penanda bahwa polemik ini telah berkembang menjadi tekanan politik yang lebih luas, sekaligus membuka perdebatan publik tentang batas kebebasan pers, etika jurnalistik, dan potensi bias dalam pemberitaan politik.
Editor : Rahmat Fajar