Jurnas.net - Kinerja Perum Bulog dalam menyalurkan bantuan pangan beras ke Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, patut dipertanyakan. Dari total alokasi 505 ton beras untuk 16.834 penerima bantuan, Bulog hanya mampu merealisasikan sekitar 45 persen hingga batas akhir penyaluran pada 30 September 2026.
Artinya, sekitar 277,59 ton beras atau hampir 55 persen dari total alokasi bantuan tidak sampai kepada masyarakat. Ironisnya, Bulog mengaku tidak bisa melanjutkan distribusi karena terkendala cuaca dan terbentur batas waktu penugasan.
Baca juga: HBB Bawean di Tengah Ancaman Gelombang, Pemkab Gresik Dinilai Minim Mitigasi
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan Bulog mengantisipasi distribusi bantuan pangan ke wilayah kepulauan. Sebab, tingginya gelombang laut bukan fenomena yang sepenuhnya tidak bisa diperkirakan, terlebih Bawean merupakan wilayah yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Alih-alih memastikan seluruh bantuan sampai kepada penerima, distribusi justru terhenti ketika masa penugasan berakhir. Masyarakat yang tidak menerima bantuan akhirnya harus menanggung akibat dari persoalan logistik yang berada di luar kendali mereka.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari 13 desa di Kecamatan Tambak, baru lima desa yang menerima penyaluran bantuan. Yakni Desa Kelompanggubuk, Sukalela, Peromaan, Kepuhlegundi, dan Kepuhteluk.
Sementara di Kecamatan Sangkapura, dari 17 desa, baru delapan desa yang menerima bantuan. Artinya, masih ada sembilan desa yang belum tersentuh penyaluran.
Kondisi tersebut disayangkan sejumlah kepala desa. Mereka menilai Bulog seharusnya memiliki langkah antisipasi dan solusi alternatif agar bantuan pangan tidak terhenti hanya karena kendala cuaca.
Kepala Desa Telukjatidawang, Fahrur Rozi, mengatakan bantuan beras sangat dibutuhkan masyarakat Bawean, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurut dia, harga bahan pokok di wilayah kepulauan relatif lebih tinggi dibandingkan daratan Gresik. Karena itu, tidak tersalurkannya bantuan semakin menambah beban masyarakat.
"Sekarang bahan pokok banyak yang naik. Apalagi di Pulau Bawean. Harganya tidak sama dengan daratan Gresik, pasti lebih tinggi," ungkapnya.
Kepala desa yang akrab disapa Paklong itu berharap pemerintah dan Bulog tidak begitu saja menghentikan penyaluran bantuan yang belum diterima masyarakat. "Semoga nanti bisa diusahakan kembali," harapnya.
Kritik lebih tegas disampaikan Kepala Desa Sukaoneng. Dia menyayangkan informasi bahwa bantuan beras untuk periode Juli-September 2026 dianggap hangus setelah melewati tenggat penyaluran.
Di desanya, terdapat 457 penerima bantuan. Masing-masing seharusnya mendapatkan 30 kilogram beras, sehingga total alokasi mencapai 13.710 kilogram. "Ini dapat informasi bahwa bantuan hangus. Ini sangat disayangkan. Beberapa desa sudah ada yang disalurkan, tetapi tidak semuanya," ujarnya.
Dia menilai Bulog semestinya tidak sekadar menyampaikan alasan cuaca, tetapi juga bertanggung jawab mencari jalan keluar atas terhambatnya distribusi bantuan. "Kalau memang cuaca buruk, seharusnya ada kompensasi dari pihak Bulog. Karena ini juga hak masyarakat," tegasnya.
Wakil Pimpinan Cabang Perum Bulog Surabaya, Didik Supriono, membenarkan bahwa penyaluran bantuan pangan untuk Bawean hingga 30 September 2026 hanya mencapai sekitar 45 persen dari total alokasi.
Menurut Didik, penyaluran bantuan di wilayah daratan Gresik telah dimulai sejak 21 Agustus 2026. Namun, pengiriman beras ke Bawean baru dapat dilakukan pada 5 September 2026 karena peningkatan gelombang laut sepanjang Agustus.
Baca juga: RUU Daerah Kepulauan Didorong Jadi Jalan Keluar Masalah Transportasi dan Fiskal Bawean
Bulog kemudian melakukan pengiriman secara bertahap menggunakan tiga kapal. Pengiriman pertama pada 5 September mencapai 100.770 kilogram untuk 3.359 penerima bantuan. Selanjutnya, pada 14 September dikirim 54.240 kilogram untuk 1.808 penerima.
Adapun pengiriman ketiga dilakukan pada 18 September 2026 dengan jumlah 74.420 kilogram. Dengan demikian, total beras yang berhasil dikirim ke Bawean mencapai 227.430 kilogram atau sekitar 45 persen dari keseluruhan alokasi.
Namun, setelah pengiriman ketiga, distribusi kembali terhenti. Pada 18 September, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Bawean mengeluarkan imbauan terkait tingginya gelombang laut.
"Kondisi tersebut membuat Bulog belum dapat menggeser sisa persediaan beras dari daratan Gresik menuju Pulau Bawean hingga 30 September 2026," kata Didik.
Dia beralasan, berdasarkan keputusan rapat koordinasi, penyaluran bantuan pangan periode Juli-September 2026 harus diselesaikan paling lambat 30 September 2026. Setelah tenggat tersebut terlewati, Bulog mengaku tidak diperkenankan melanjutkan penyaluran bantuan untuk alokasi yang sama.
"Setelah melewati batas waktu tersebut, Bulog tidak diperkenankan melanjutkan penyaluran untuk alokasi yang sama. Karena ada pembatasan penugasan untuk alokasi Juli-September 2026, kami tidak diperkenankan untuk melanjutkan penyaluran alokasi tersebut," jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Bulog tidak memiliki keleluasaan untuk menyelesaikan sisa distribusi setelah batas waktu penugasan berakhir. Padahal, persoalan utamanya bukan ketiadaan stok beras.
"Sisa persediaan masih berada di daratan Gresik, tetapi tidak dapat dikirim karena kondisi laut dan pembatasan waktu penugasan," katanya.
Baca juga: Pelayaran ke Bawean Lumpuh Akibat Cuaca Buruk, Jenazah Dipulangkan Pakai Perahu Nelayan
Didik menyebut, Bulog sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Camat Bawean, dan para kepala desa, terutama desa-desa yang belum menerima bantuan. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan solusi untuk menuntaskan distribusi.
"Sebelumnya kami juga pernah bersama Dinas Pertanian Gresik, Camat Bawean, dan kepala desa se-Bawean, terutama yang belum salur, melakukan rapat koordinasi. Kondisinya pada saat itu tidak bisa berbuat banyak karena faktor cuaca," terangnya.
Meski bantuan periode Juli-September 2026 tidak bisa dilanjutkan, Bulog saat ini kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan bantuan pangan periode Oktober-Desember 2026. "Untuk saat ini Bulog sedang diminta kembali melaksanakan penugasan bantuan pangan alokasi Oktober-Desember 2026," ujar Didik.
Penugasan baru tersebut semestinya menjadi momentum bagi Bulog untuk memperbaiki strategi distribusi ke wilayah kepulauan. Sebab, persoalan gelombang laut bukan hal baru bagi Bawean dan seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun jadwal pengiriman.
Bulog perlu menyiapkan skema distribusi yang lebih adaptif, mulai dari percepatan pengiriman sebelum puncak kendala cuaca, penyesuaian jadwal kapal, hingga koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi terhentinya distribusi.
Bapanas juga perlu mengevaluasi mekanisme penugasan agar wilayah kepulauan tidak diperlakukan sama persis dengan wilayah daratan yang memiliki akses distribusi lebih mudah. Jangan sampai persoalan yang sama kembali terulang. Bulog menerima penugasan menyalurkan bantuan, tetapi masyarakat justru tidak memperoleh beras karena distribusi gagal diselesaikan tepat waktu.
Sebab, keberhasilan program bantuan pangan tidak diukur dari besarnya alokasi atau jumlah beras yang tersedia di gudang. Ukuran utamanya adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Editor : Amal