Jurnas.net – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ditunjuk sebagai pilot project penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 mendatang.
Penunjukan Banyuwangi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri empat menteri, empat wakil menteri, serta jajaran pimpinan kementerian terkait.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, hadir untuk memaparkan berbagai inovasi digitalisasi layanan publik yang telah dilakukan Banyuwangi sejak 2013. Salah satu terobosan andalannya adalah B-One ID (Banyuwangi Satu ID), sebuah platform integrasi layanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Lewat B-One ID, masyarakat cukup menggunakan NIK untuk mengakses berbagai layanan, mulai dari data kemiskinan, kesehatan, perizinan, hingga bantuan sosial. Transformasi digitalisasi ini kami bangun bertahap sejak lama, dan sekarang menjadi fondasi untuk penyempurnaan digitalisasi bansos,” kata Ipuk, Rabu, 27 Agustus 2025.
Menurut Ipuk, penerapan digitalisasi bansos secara nasional akan berdampak luas, tak hanya pada efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga terhadap kualitas layanan publik secara keseluruhan.
“Kami bersyukur langkah digitalisasi Banyuwangi mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Ini akan semakin memperkuat apa yang sudah kami lakukan di daerah,” ujar Ipuk.
Baca Juga : 2.269 Anak di Banyuwangi Masih Alami Stunting
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi atas keberhasilan Banyuwangi membangun ekosistem digital. Bahkan, ia meminta Bupati Ipuk berbagi pengalaman dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Itu keren! Saya akan minta Mendagri membuat rapat umum lewat Zoom, supaya Ibu Bupati Banyuwangi bisa berbagi pengalaman langsung dengan kepala daerah lain,” kata Luhut.
Luhut juga menegaskan bahwa daerah lain perlu segera menyiapkan diri. Banyuwangi dijadikan model nasional, sehingga ketika program digitalisasi bansos mulai diterapkan, daerah lain sudah memiliki acuan yang jelas.
“Berikan saja model Banyuwangi. Jadi ketika Banyuwangi sudah memulai, mereka bisa langsung mengikuti di titik tertentu,” ujar Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa digitalisasi bansos akan memberikan dampak signifikan pada efektivitas program pemerintah. Penyaluran bansos tunai, subsidi, hingga stimulus dapat dilakukan lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko pemborosan anggaran.
“Selaim itu, penerapan bansos digital juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3% hingga 0,4% berkat distribusi bantuan yang lebih merata dan optimal,” kata Luhut.
