Eks Kepala Bea Cukai DIY Didakwa Terima Gratifikasi Rp23,5 Miliar

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Mantan Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Darmanto, saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya atas perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Insani/Jurnas.net)
Mantan Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Darmanto, saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya atas perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Mantan Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga terdakwa perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Eko Darmanto, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa, 14 Mei 2024. Dalam sidang dakwaan itu, Eko didakwa telah menerima gratifikasi uang total Rp23,5 miliar.

"Sekitar jumlah itu, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Bea dan Cukai Kementrian Keuangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Luki Dwi Nugroho, saat membacakan dakwaan.

Dalam dakwaan disebutkan, terdakwa Eko menerima gratifikasi dari berbagai pihak, antara lain dari Andri Wirjanto sebesar Rp1,37 miliar, Ong Andy Wiryanto Rp6,85 miliar, David Ganianto dan Teguh Tjokrowibòwo sebesar Rp300 juta dan Lutfi Thamrin serta M Choiril sebesar Rp200 juta.

Lalu ada juga berasal dari Irwan Daniel Mussry Rp100 juta, Rendhie Okjiasmoko Rp30 juta, Martinus Suparman Rp930 juta, Soni Darma Rp450 juta, Nusa Syafrizal melalui Ilham Bagus Prayitno sebesar Rp250 juta dan Benny Wijaya Rp60 juta.

Selain itu juga ada nama S Steven Kurniawan sebesar Rp2,3 miliar, Lin Zhengwei dan Aldo Rp204,3 juta. Serta ada pengusaha yang tidak diketahui namanya memberi Rp10,9 miliar.

Baca Juga : KPK Resmi Tahan Gus Muhdlor Atas Kasus Korupsi Pemotongan Dana BPPD Sidoarjo

Luki menegaskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selain dijerat pasal gratifikasi, terdakwa Eko juga dijerat pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Terdakwa dianggap mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaannya, merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yaitu penerimaan gratifikasi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan.

Yaitu dengan cara membelanjakan atau membayarkan atas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu penerimaan gratifikasi tersebut atas nama sendiri atau pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul harta kekayaannya karena tidak sesuai dengan profil penghasilan terdakwa sebagai pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," katanya.

Baca Juga : 491 ASN Batal Duduki Jabatan Baru Dampak Bupati Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi

Menanggapi dakwaan jaksa ini, pengacara terdakwa, Gunadi Wibakso, mengaku tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Ia lebih memilih untuk langsung melakukan pembuktian. "Tidak (eksepsi) langsung dilanjutkan dengan pembuktian," kata Gunadi.

Usai sidang, JPU KPK Luki menyampaikan bahwa selain mengajukan eksepsi, terdakwa juga mengajukan pindah tahanan. Diketahui saat ini terdakwa Eko ditahan di Jakarta, ia meminta agar dipindahkan di Rutan Kelas I Surabaya.

"Intinya perkara ini sudah beralih kewenangannya. Setelah kita limpah dari penuntut umum ke pengadilan tipikor. Secara otomatis domain kewenangan untuk memjndahkan ada pada majelis hakim. Bukan pada kami selaku penuntut umum. Kalau sudah teralisasi dipindahkan (di Surabaya), maka berikutnya proses (persidangan) Eko Darmanto kami hadirkan sebagai terdakwa dalam kondisi sidang offline," pungkasnya.

Berita Terbaru

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 y…

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Jurnas.net – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional positif hingga Triwulan III 2026. Arus peti kemas mencapai …

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Jurnas.net – Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 19 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026 dibandingkan periode yang s…

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap percepatan pembangunan pabrik PT Surabaya …

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Jurnas.net – Seorang pria membawa kabur kalung emas seberat 20,7 gram dari Toko Emas Kencana Rejo, Jalan Raya Cerme Lor, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, K…

Bawean Riset Club Tembus Kompetisi Internasional, Kenalkan Inovasi Beras Analog LASOR

Bawean Riset Club Tembus Kompetisi Internasional, Kenalkan Inovasi Beras Analog LASOR

Senin, 16 Nov 2026 09:44 WIB

Senin, 16 Nov 2026 09:44 WIB

Jurnas.net – Berangkat dari persoalan ketahanan pangan di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Bawean Riset Club menghadirkan inovasi beras analog b…

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Jurnas.net – Kekompakan Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur justru menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, 11 November 2026. Bukan karena m…

Jaksa di Surabaya Diadukan atas Dugaan KDRT, Kejaksaan Didesak Tak Tutup Mata

Jaksa di Surabaya Diadukan atas Dugaan KDRT, Kejaksaan Didesak Tak Tutup Mata

Sabtu, 14 Nov 2026 09:27 WIB

Sabtu, 14 Nov 2026 09:27 WIB

Jurnas.net – Dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama seorang jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjadi perhatian publik. S…

Lutfil Hakim Kembali Terpilih Pimpin PWI Jatim, Pecahkan Rekor 547 Pemilih

Lutfil Hakim Kembali Terpilih Pimpin PWI Jatim, Pecahkan Rekor 547 Pemilih

Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB

Jurnas.net – Lutfil Hakim kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur periode 2026–2031 dalam Konferensi ke-…

Dorong Pendidikan Inklusif di Sekitar Tambang, Program Rumah Pintar PT BSI Raih Penghargaan ESDM

Dorong Pendidikan Inklusif di Sekitar Tambang, Program Rumah Pintar PT BSI Raih Penghargaan ESDM

Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB

Jurnas.net – PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, meraih penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) a…

Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB

Jurnas.net — Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, mengaku terkejut melihat cepatnya perkembangan politik n…

Bawa Bom Molotov ke Lokasi Demo di Gedung Grahadi Surabaya, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Bawa Bom Molotov ke Lokasi Demo di Gedung Grahadi Surabaya, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB

Jurnas.net – Polrestabes Surabaya mengungkap dugaan rencana membuat kerusuhan dalam aksi demonstrasi di kawasan Taman Air Mancur Gubernur Suryo, Surabaya. Dua o…

HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB

Jurnas.net - Pemkab Banyuwangi terus berupaya mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya melalui layanan dokter spesialis…

PLN UIT JBM Perkuat Keandalan Penyaluran Listrik ke Pulau Madura

PLN UIT JBM Perkuat Keandalan Penyaluran Listrik ke Pulau Madura

Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB

Jurnas.net – Sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November, PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT J…

WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja, Ada Korban Anak dan Dugaan Kekerasan Seksual

WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja, Ada Korban Anak dan Dugaan Kekerasan Seksual

Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB

Jurnas.net - Tawaran pekerjaan yang semestinya menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan justru diduga berujung eksploitasi. Seorang warga negara asing (WNA)…