Mensos Bersama PPPA dan Muslimat NU Kolaborasi Entaskan Kemiskinan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Mensos Bersama PPPA dan Muslimat NU Kolaborasi Untuk Entaskan Kemiskinan dan Perlindungan Anak. (Insani/Jurnas.net)
Mensos Bersama PPPA dan Muslimat NU Kolaborasi Untuk Entaskan Kemiskinan dan Perlindungan Anak. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi berkolaborasi dengan Muslimat NU, untuk mengentaskan kemiskinan dan perlindungan perempuan dan anak.

Hal ini disampaikan saat kedua menteri itu menjadi narasumber utama dalam sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU di Asrama Haji Sukolilo, Rabu malam, 12 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, keduanya menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan Muslimat NU dalam menangani berbagai persoalan bangsa.

Mereka juga menguraikan program-program yang dapat dikolaborasikan guna mencapai target pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan perempuan serta anak.

Mensos Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyoroti peran strategis Muslimat NU dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyebut bahwa pemerintah kini mengandalkan data tunggal sebagai pedoman dalam distribusi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

“Kami mengajak Muslimat NU berkolaborasi dalam pengentasan kemiskinan. Data terbaru yang telah ditandatangani Presiden berisi nama, alamat, dan bahkan foto penerima bantuan. Data ini akan kami serahkan kepada Ibu Khofifah untuk digunakan baik oleh Muslimat NU maupun Pemerintah Jawa Timur,” kata Gus Ipul.

Baca Juga : Mensos Pastikan Anggaran Bansos Tak Dipotong Untuk Atasi Kemiskinan di Pulau Jawa

Dengan data tunggal ini, kata dia, intervensi pemerintah dan berbagai pihak dapat lebih efektif karena bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih. "Semua pihak bisa berbagi peran. Mana yang menjadi tanggung jawab perlindungan sosial, mana yang untuk pemberdayaan. Dengan begitu, bantuan dari pusat, provinsi, pemda, dan organisasi masyarakat seperti Muslimat NU bisa lebih terstruktur,” ujarnya.

Gus Ipul memastikan bahwa pemutakhiran data akan dilakukan setiap tiga bulan agar selalu selaras dengan penyaluran bantuan sosial. Ia juga mengapresiasi peran Muslimat NU dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama melalui program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem) yang digagas oleh Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa.

“Kami siap berkolaborasi dengan Muslimat NU. Data lengkap penerima bantuan akan kami serahkan agar program ini bisa berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Senada dengan Gus Ipul, Menteri PPPA Arifah Fauzi, juga menyoroti berbagai persoalan yang masih banyak dihadapi perempuan dan anak di Indonesia, seperti pernikahan dini, kekerasan terhadap anak, perdagangan manusia, dan stunting. Menurutnya, Muslimat NU memiliki jaringan luas yang menjangkau pelosok negeri, sehingga dapat berperan aktif dalam menangani isu-isu tersebut.

“Kami berharap Muslimat NU turut serta dalam melindungi perempuan dan anak kita, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Arifah.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA. "Program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan makanan siap saji untuk masyarakat miskin ekstrem, berbasis data dari kepala desa,” kata Khofifah.

Program ini bahkan telah diperkenalkan secara nasional dalam pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. "ami siap berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem secara lebih masif. Dengan dukungan data tunggal, insyaallah manfaatnya akan lebih besar dan tepat sasaran,” tandasnya.

Berita Terbaru

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Jurnas.net - InJourney Management dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama pengembangan destinasi wisata candi. Ada sejumlah aspek yang dikembangka…

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Jurnas.net - Dampak kekerasan yang dialami anak-anak di daycare memerlukan penanganan serius. Bukan hanya penanganan, dampak kekerasan itu perlu deteksi dini pa…

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Jurnas.net – Pengungkapan 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Jawa Timur tak sekadar menjadi catatan penegakan hukum. Di balik angka k…