Jurnas.net - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sifatnya mengikat. Termasuk keputusan menolak permohonan uji materi tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
"Apapun putusan MK itu sifatnya mengikat," kata Mahfud MD, usai memberikan kuliah umum "Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin, 16 Oktober 2023.
Mengenai keputusan MK itu, Mahfud meminta semua pihak menghormatinya. Sebab, kata dia, MK merupakan lembaga negara pengawal konstitusi. "Jadi, kita harus siap dengan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut," katanya.
Sementara itu, mantan Ketua MK itu enggan menanggapi terkait namanya masuk bursa cawapres. Mahfud menegaskan tidak akan berbicara hal tersebut di kampus, karena bagian dari politik praktis.
"Tidak ada tanggapan, tetapi secara umum itu urusan partai politik. Saya tidak akan bicara pokitik praktis di kampus," jelasnya.
Mahfud pun mempersilakan parpol memustuskan dan dibawa ke mekanisme secara hukum. "Saya tidak ada komentar atau deal-deal soal capres cawapres," katanya.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta.
Anwar mengatakan bahwa mahkamah berkesimpulan permohonan yang diajukan oleh PSI tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menurut mahkamah, Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Kemudian, tidak pula melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
PSI memohon batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun, sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (Mal)
Editor : Redaksi
