Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang aman, layak, dan sesuai standar bangunan. Melalui program “Pesantren Aman” yang digagas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemkab siap mendampingi pondok pesantren dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan, termasuk pesantren, memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan bagi para santri.
"Kami ingin memastikan bahwa lingkungan belajar para santri benar-benar aman dan layak. Karena itu, Pemkab siap membantu dan memfasilitasi pengurusan PBG dan SLF agar bangunan pesantren memiliki legalitas serta memenuhi standar keselamatan,” kata Ipuk, Senin, 3 November 2025.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pencanangan program Pesantren Aman yang dilakukan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, pada 20 Oktober 2025 lalu, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Santri Nasional.
Sebelumnya, Pemkab juga telah menggelar sosialisasi tentang regulasi dan prosedur pembangunan serta penggunaan gedung sesuai standar teknis bangunan. Kegiatan ini diikuti oleh 70 pengasuh pondok pesantren se-Banyuwangi, dihadiri pula oleh perwakilan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta para camat.
Baca Juga : Dari Bandara hingga Budaya: AHY Sebut Banyuwangi Contoh Transformasi Daerah Maju
Plt Kepala Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (CKPP) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo atau akrab disapa Yayan, menjelaskan bahwa PBG merupakan dokumen wajib sebelum memulai pembangunan, sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan dinyatakan memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
"Kedua dokumen ini sangat penting untuk memastikan bangunan aman digunakan. Kami membuka ruang konsultasi bagi pengelola pesantren yang ingin memeriksa kelayakan bangunan atau mengurus PBG dan SLF-nya,” terang Yayan.
Menurut Yayan, Dinas PU CKPP juga menyiapkan layanan konsultasi di kantor dinas maupun di Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemkab akan mendampingi setiap tahapan pengurusan agar pesantren dapat segera memperoleh legalitas bangunannya.
"Kami ingin memastikan santri belajar dengan aman, dan para orang tua merasa tenang menitipkan anaknya di pondok. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tandasnya.
Editor : Redaksi
