Jurnas.net - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadirkan perspektif baru tentang masa depan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dalam Seminar Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Senin, 8 Desember 2025.
Bukan sekadar memaparkan inovasi, Eri membawa pendekatan yang telah terbukti berhasil: model kota cerdas yang menggabungkan Satu Data Kewilayahan, kecerdasan buatan (AI), dan pengambilan keputusan berbasis kebutuhan warga secara real time.
Di hadapan BRIDA se-Indonesia, Eri mempresentasikan materi bertajuk “Satu Data Kewilayahan Surabaya: Peta Cerdas Panduan Kebijakan.” Ia menekankan bahwa Surabaya bukan hanya mengumpulkan data, tetapi mengonversinya menjadi kebijakan yang langsung berdampak.
Melalui dua platform utama—Kantorku (internal) dan WargaKu (eksternal)—semua data layanan publik terhubung dalam satu kesatuan.
“Hari ini kita bisa tahu berapa warga yang berobat di puskesmas, berapa bayi lahir, dan berapa potensi stunting secara real time,” ujarnya.
Integrasi ini memungkinkan setiap keputusan Pemkot dibuat dengan presisi. “Semua keluhan masuk ke WargaKu, diproses dengan AI. Kita bisa membaca permasalahan warga secara otomatis,” katanya.
AI Ubah Cara Surabaya Memutuskan Kebijakan
Salah satu pembeda Surabaya dari daerah lain adalah cara AI digunakan untuk menyusun program prioritas, termasuk Musrenbang.
“Musrenbang kita pakai AI. Warga, terutama anak muda dan kelompok kampung, menyampaikan keinginan mereka. AI langsung mengolah dan menyajikan hasilnya. Dari situ kebijakan kita lahir,” jelas Eri.
Bagi Pemkot, AI bukan sekadar fitur. Ia menjadi mesin pemetaan sosial yang memastikan kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Satu Rumah Terdata, Satu Kebijakan Lebih Tepat
Konsep “satu peta satu data” menjadi fondasi perubahan. Surabaya kini dapat memetakan kondisi masyarakat hingga tingkat RW, bahkan sampai ke dalam satu rumah tangga.
“Dalam satu rumah berapa KK, berapa jiwa, yang sekolah SD-SMA berapa, yang menganggur berapa, pendapatannya berapa—semua terekam,” katanya.
Dengan data mikro sedetail ini, intervensi seperti bantuan sosial hingga pendidikan dapat diberikan tanpa tumpang tindih.
Layanan Publik Dipangkas, IMB Gratis 15 Menit
Digitalisasi data turut mempercepat layanan publik. Eri mencontohkan IMB gratis untuk warga miskin yang kini bisa selesai dalam hanya 15 menit di Mal Pelayanan Publik karena seluruh dokumen sudah terintegrasi.
Eri mengingatkan bahwa inovasi tidak boleh hanya menjadi slogan atau penghargaan. Ada tujuh indikator yang menurutnya menjadi ukuran keberhasilan, mulai penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, penurunan stunting, turunnya angka kematian ibu-anak, perbaikan gini rasio, peningkatan IPM, serta pertumbuhan ekonomi. "Kalau tujuh ini tidak berubah, inovasi itu gagal,” tegasnya.
Ia menutup pemaparan dengan ajakan sinergi antar-daerah. Menurutnya, satu data nasional akan memudahkan seluruh pemerintah daerah memantau capaian secara serentak.
“Bayangkan stunting Surabaya, Jakarta, Jawa Barat bisa dilihat real time. Itu yang kita kejar,” katanya.
Bagi Eri, inovasi bukan tentang siapa yang paling unggul, melainkan tentang bergerak bersama untuk kepentingan nasional. “Kita sebagai satu NKRI harus melangkah bersama. Inovasi terbaik adalah kolaborasi,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
