Jurnas.net - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menggratisman seluruh biaya layanan peti kemas yang mengangkut bantuan kemanusiaan ke Aceh dan Sumatra. Tujuannya untuk memastikan logistik bantuan tiba lebih cepat dan tanpa hambatan biaya.
Pembebasan tersebut mencakup biaya container handling charges, penumpukan, serta layanan receiving dan delivery, baik di terminal pelabuhan asal (muat) maupun terminal tujuan (bongkar). Kebijakan ini berlaku di seluruh terminal yang dikelola PT Pelindo Terminal Petikemas sejak 1 Desember 2025.
Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk nyata peran BUMN dalam mendukung penanganan bencana nasional serta meringankan beban para pengirim bantuan.
“Pelindo Terminal Petikemas memberikan pembebasan biaya penanganan peti kemas bantuan kemanusiaan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan masyarakat agar distribusi bantuan berjalan cepat dan efektif,” kata Widyaswendra, Jumat, 19 Desember 2025.
Untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran, perusahaan pelayaran diminta menyampaikan data pendukung seperti nama kapal, tanggal pelayanan, muatan kapal, serta nomor peti kemas yang berisi bantuan. Selanjutnya, pengelola terminal akan melakukan verifikasi sebelum pembebasan biaya diberlakukan.
Menurut Widyaswendra, mekanisme pembebasan biaya telah disosialisasikan kepada para pengguna jasa. Pihak terminal juga diminta aktif berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), agar program kemanusiaan ini berjalan maksimal dan tanpa kendala administratif.
Dukungan terhadap pengiriman bantuan juga datang dari sektor pelayaran. Presiden Direktur PT Meratus Line, Slamet Raharjo, menyampaikan bahwa Meratus melalui Meratus Foundation membuka layanan pengiriman bantuan secara gratis menuju Sumatra.
Pengiriman bantuan dilayani melalui tiga rute utama, yakni Surabaya–Belawan, Jakarta–Belawan, dan Jakarta–Padang. Hingga saat ini, Meratus telah mengangkut 14 peti kemas bantuan yang berasal dari masyarakat umum maupun instansi, termasuk hasil kerja sama dengan Indonesian National Shipowners' Association (INSA).
“Bantuan tersebut disalurkan ke posko-posko bantuan di Aceh, Medan, dan Padang. Kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat dan instansi yang ingin mengirimkan bantuan,” kata Slamet.
Namun demikian, Slamet menjelaskan bahwa pengiriman bantuan selanjutnya baru dapat dilayani pada Januari 2026, menyusul kebijakan pembatasan operasional angkutan truk selama masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang mulai berlaku pada Jumat (19/12).
Langkah kolaboratif antara operator terminal dan perusahaan pelayaran ini diharapkan mampu mempercepat alur logistik bantuan serta memastikan kebutuhan korban bencana dapat segera terpenuhi.
Editor : Prabu Narashan
