Warga Banyuwangi Penerima Program TORA Gelar Tasyakuran, Bupati Ipuk: Bukti Kehadiran Negara

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ribuan masyarakat Banyuwangi, menggelar tasyakuran atas penerimaan sertifikat hak pengelolaan tanah (SK Biru), dalam program tanah obyek reforma agraria (TORA). (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)
Ribuan masyarakat Banyuwangi, menggelar tasyakuran atas penerimaan sertifikat hak pengelolaan tanah (SK Biru), dalam program tanah obyek reforma agraria (TORA). (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net - Ribuan masyarakat Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, menggelar tasyakuran atas penerimaan sertifikat hak pengelolaan tanah (SK Biru) dari Presiden Joko Widodo, dalam program tanah obyek reforma agraria (TORA).

Tasyakuran ini merupakan hasil swadaya masyarakat Desa Kalipait yang bersyukur atas kepastian hukum atas tanah yang bisa mereka tempati dan kelola.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ikut hadir dalam tasyakuran yang digelar di lapangan dusun Kutorejo, Desa Kalipait, Selasa Malam, 31 Oktober 2023.

Ipuk mengucapkan selamat kepada masyarakat Kalipait yang telah mendapatkan SK Biru dari presiden. "Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal kepemilikan tanah," ujar Ipuk.

Ipuk mengatakan, sebelumnya ada 680 perwakilan dari Banyuwangi yang berangkat ke Jakarta pada September lalu untuk menerima SK Biru secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Mereka adalah bagian dari 15.107 keluarga yang mendapatkan SK Biru dalam program TORA tahap pertama di Banyuwangi, dengan luasan total 694 hektare.

"Ini adalah capaian terbesar program TORA di Indonesia. Banyuwangi menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan program TORA," kata Ipuk.

Ipuk menjelaskan, dari 15.107 keluarga penerima SK Biru, terdapat 9.728 bidang tanah yang diberikan kepada masyarakat Banyuwangi yang terbagi dalam 17 desa di 11 kecamatan. Salah satu desa yang mendapatkan jumlah terbanyak adalah Desa Kalipait dengan kurang lebih 1.000 bidang tanah.

"Ini harus kita syukuri dan manfaatkan dengan baik. Saya berharap dengan adanya SK Biru ini, masyarakat bisa lebih sejahtera dan mandiri," ucap Ipuk.

Ipuk juga mengingatkan, sesuai arahan presiden, lahan yang diberikan semuanya harus produktif. "Jangan ada yang ditelantarkan. Semuanya harus dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi penggerak perekonomian," tegas Ipuk.

Sementara Kepala Desa Kalipait, Supriyono, mengatakan tasyakuran ini merupakan bentuk rasa syukur dan bahagia atas kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka tempati dan kelola.

"Kami sangat bersyukur dan bangga bisa hadir di Jakarta untuk menerima SK Biru yang langsung diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan bagi kami," ungkapnya.

Ia berharap, dengan adanya SK Biru ini, masyarakat Kalipait bisa lebih percaya diri dan bersemangat dalam mengembangkan potensi desanya. "Semoga tasyakuran hari ini menjadi awal peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalipait," tuturnya.

Rangkaian acara tasyakuran diisi dengan doa bersama, gebyar tari SD dan SMP Kecamatan Tegaldlimo, serta pagelaran wayang kulit lakon Bima Tandang oleh Ki Dalang Bayu Aji. (Din)

Berita Terbaru

Kapal Express Bahari 3F Rusak Disenggol Tanker hingga Batal Berlayar, Bagaimana Hak Penumpang atas Kompensasi?

Kapal Express Bahari 3F Rusak Disenggol Tanker hingga Batal Berlayar, Bagaimana Hak Penumpang atas Kompensasi?

Jumat, 31 Jul 2026 14:36 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 14:36 WIB

Jurnas.net - Insiden senggolan yang merusak KM Express Bahari 3F kembali memicu terganggunya layanan penyeberangan Gresik–Pulau Bawean. Di tengah keterbatasan a…

Mengukur Keberhasilan Pemerintah: Apakah Survei Kepuasan Sudah Cukup?

Mengukur Keberhasilan Pemerintah: Apakah Survei Kepuasan Sudah Cukup?

Jumat, 31 Jul 2026 13:26 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 13:26 WIB

Oleh: Ir. Jailani, S.T., M.M. Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Di negara demokrasi, survei opini publik telah menjadi salah satu…

DPRD Jatim Dukung Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan, Puguh: Mutu Sekolah Harus Jadi Prioritas

DPRD Jatim Dukung Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan, Puguh: Mutu Sekolah Harus Jadi Prioritas

Jumat, 31 Jul 2026 09:18 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggaran Program M…

Hari Keempat Pencarian KMN Fatma Jaya I, Basarnas Perluas Koordinasi hingga Perairan Jawa Tengah

Hari Keempat Pencarian KMN Fatma Jaya I, Basarnas Perluas Koordinasi hingga Perairan Jawa Tengah

Jumat, 31 Jul 2026 07:26 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 07:26 WIB

Jurnas.net – Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap Kapal Motor Nelayan (KMN) Fatma Jaya I yang dilaporkan hilang kontak di perairan barat Pulau …

Bupati Gresik Dorong Investasi Berdampak Nyata bagi Masyarakat, Tawarkan Lima Proyek Strategis Bernilai Rp20 Triliun

Bupati Gresik Dorong Investasi Berdampak Nyata bagi Masyarakat, Tawarkan Lima Proyek Strategis Bernilai Rp20 Triliun

Kamis, 30 Jul 2026 19:14 WIB

Kamis, 30 Jul 2026 19:14 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan arah baru kebijakan investasi yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada besarnya modal yang…

Reses di Kutorejo, Petani Minta Perbaikan Irigasi dan Jalan Usaha Tani, Gus Atho Siap Kawal ke Pemprov

Reses di Kutorejo, Petani Minta Perbaikan Irigasi dan Jalan Usaha Tani, Gus Atho Siap Kawal ke Pemprov

Kamis, 30 Jul 2026 17:03 WIB

Kamis, 30 Jul 2026 17:03 WIB

Jurnas.net – Persoalan irigasi, distribusi pupuk subsidi, hingga kondisi jalan usaha tani menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga Desa Kepuhpandak, K…