23.432 Warga Aceh Ajukan Huntara Pascabencana, Pemerintah Baru Bangun 1.050 Unit

author Firman

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bencana di Aceh. (Humas BKP RI)
Hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bencana di Aceh. (Humas BKP RI)

Jurnas.net - Lebih dari 23 ribu warga terdampak bencana di Provinsi Aceh mengajukan permohonan hunian sementara (huntara). Namun hingga Kamis (1/1/2026), pemerintah baru berhasil membangun 1.050 unit huntara, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, dari total 23.432 rumah yang mengajukan kebutuhan hunian sementara, saat ini 600 unit huntara dibangun oleh Danantara Indonesia, sementara 450 unit lainnya dibangun langsung oleh BNPB dengan dukungan TNI.

"Per hari ini, hunian sementara yang sudah terbangun sebanyak 1.050 unit,” kata Suharyanto, saat memaparkan progres penanganan bencana di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

BNPB mencatat, dampak bencana di Aceh menyebabkan 61.795 rumah mengalami rusak berat, sehingga kebutuhan hunian darurat dan sementara masih sangat besar. Pemerintah pun menerapkan beberapa skema penanganan agar kebutuhan tempat tinggal warga tetap terpenuhi.

Suharyanto menjelaskan, tidak seluruh warga terdampak memilih tinggal di huntara terpusat. BNPB mendata 11.414 warga memilih tinggal bersama keluarga atau kerabat. Untuk kelompok ini, pemerintah menyalurkan bantuan dana sewa rumah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, yakni Desember 2025 hingga Februari 2026.

“Bantuan sewa rumah tersebut sudah kami salurkan dua hari lalu,” katanya.

Selain pembangunan huntara terpusat, BNPB juga menyediakan skema hunian sementara mandiri, yakni pembangunan tempat tinggal sementara di lokasi rumah warga yang rusak berat namun tidak ingin berpindah ke kawasan huntara terpusat. “Hunian sementara mandiri tetap kami layani dan pembangunannya sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Di sisi lain, BNPB juga memastikan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk jembatan gantung, dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah melalui BNPB. Mekanisme pembiayaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan terlebih dahulu, kemudian diaudit oleh BPKP sebelum ditagihkan ke Kementerian Keuangan. “Sampai saat ini prosesnya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala,” jelasnya.

Berita Terbaru

Warga Lansia Tewas di Proyek Margorejo, Lilik Desak Pemkot Surabaya Evaluasi Total Proyek Konstruksi

Warga Lansia Tewas di Proyek Margorejo, Lilik Desak Pemkot Surabaya Evaluasi Total Proyek Konstruksi

Senin, 15 Jun 2026 17:16 WIB

Senin, 15 Jun 2026 17:16 WIB

Jurnas.net — Peristiwa tragis meninggalnya seorang perempuan lanjut usia setelah kendaraan yang dikendarainya tercebur ke area proyek pembangunan gorong-gorong …

Jawa Timur Tumbuh 5,96 Persen, EastFood dan ALLPACK Surabaya 2026 Siap Dongkrak Investasi dan Ekspor

Jawa Timur Tumbuh 5,96 Persen, EastFood dan ALLPACK Surabaya 2026 Siap Dongkrak Investasi dan Ekspor

Senin, 15 Jun 2026 15:04 WIB

Senin, 15 Jun 2026 15:04 WIB

Jurnas.net – Kinerja ekonomi Jawa Timur yang tumbuh impresif pada Triwulan I 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sektor riil dan memperluas peluang i…

DPRD Jatim Soroti Dugaan Grup Gay di Surabaya, Lilik Hendarwati Ajak Perkuat Ketahanan Keluarga dan Pendidikan Karakter

DPRD Jatim Soroti Dugaan Grup Gay di Surabaya, Lilik Hendarwati Ajak Perkuat Ketahanan Keluarga dan Pendidikan Karakter

Senin, 15 Jun 2026 13:47 WIB

Senin, 15 Jun 2026 13:47 WIB

Jurnas.net – Terungkapnya sebuah grup media sosial di kawasan Surabaya Timur yang diduga berkaitan dengan aktivitas perilaku seksual menyimpang menjadi p…

Polres Situbondo Tangkap Dua Buronan Pencabulan Anak dan Curat di Bali

Polres Situbondo Tangkap Dua Buronan Pencabulan Anak dan Curat di Bali

Senin, 15 Jun 2026 12:27 WIB

Senin, 15 Jun 2026 12:27 WIB

Jurnas.net - Komitmen Polres Situbondo dalam memburu pelaku kejahatan yang mencoba melarikan diri dari jerat hukum kembali dibuktikan. Hanya berselang dua hari…

DPRD Jatim: Kenaikan Tunjangan Guru Non-ASN Jadi Rp2 Juta Harus Dibuktikan dengan Komitmen Nyata, Bukan Pencitraan

DPRD Jatim: Kenaikan Tunjangan Guru Non-ASN Jadi Rp2 Juta Harus Dibuktikan dengan Komitmen Nyata, Bukan Pencitraan

Senin, 15 Jun 2026 11:31 WIB

Senin, 15 Jun 2026 11:31 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan guru non-ASN atau guru honorer …

Pemkot Surabaya Perkuat Karakter Generasi Muda Hindu Lewat Utsawa Dharma Gita 2026

Pemkot Surabaya Perkuat Karakter Generasi Muda Hindu Lewat Utsawa Dharma Gita 2026

Senin, 15 Jun 2026 09:27 WIB

Senin, 15 Jun 2026 09:27 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter melalui berbagai kegiatan keagamaan dan b…