23.432 Warga Aceh Ajukan Huntara Pascabencana, Pemerintah Baru Bangun 1.050 Unit

author Firman

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bencana di Aceh. (Humas BKP RI)
Hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bencana di Aceh. (Humas BKP RI)

Jurnas.net - Lebih dari 23 ribu warga terdampak bencana di Provinsi Aceh mengajukan permohonan hunian sementara (huntara). Namun hingga Kamis (1/1/2026), pemerintah baru berhasil membangun 1.050 unit huntara, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, dari total 23.432 rumah yang mengajukan kebutuhan hunian sementara, saat ini 600 unit huntara dibangun oleh Danantara Indonesia, sementara 450 unit lainnya dibangun langsung oleh BNPB dengan dukungan TNI.

"Per hari ini, hunian sementara yang sudah terbangun sebanyak 1.050 unit,” kata Suharyanto, saat memaparkan progres penanganan bencana di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

BNPB mencatat, dampak bencana di Aceh menyebabkan 61.795 rumah mengalami rusak berat, sehingga kebutuhan hunian darurat dan sementara masih sangat besar. Pemerintah pun menerapkan beberapa skema penanganan agar kebutuhan tempat tinggal warga tetap terpenuhi.

Suharyanto menjelaskan, tidak seluruh warga terdampak memilih tinggal di huntara terpusat. BNPB mendata 11.414 warga memilih tinggal bersama keluarga atau kerabat. Untuk kelompok ini, pemerintah menyalurkan bantuan dana sewa rumah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, yakni Desember 2025 hingga Februari 2026.

“Bantuan sewa rumah tersebut sudah kami salurkan dua hari lalu,” katanya.

Selain pembangunan huntara terpusat, BNPB juga menyediakan skema hunian sementara mandiri, yakni pembangunan tempat tinggal sementara di lokasi rumah warga yang rusak berat namun tidak ingin berpindah ke kawasan huntara terpusat. “Hunian sementara mandiri tetap kami layani dan pembangunannya sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Di sisi lain, BNPB juga memastikan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk jembatan gantung, dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah melalui BNPB. Mekanisme pembiayaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan terlebih dahulu, kemudian diaudit oleh BPKP sebelum ditagihkan ke Kementerian Keuangan. “Sampai saat ini prosesnya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala,” jelasnya.

Berita Terbaru

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Jurnas.net - InJourney Management dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama pengembangan destinasi wisata candi. Ada sejumlah aspek yang dikembangka…

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Jurnas.net - Dampak kekerasan yang dialami anak-anak di daycare memerlukan penanganan serius. Bukan hanya penanganan, dampak kekerasan itu perlu deteksi dini pa…

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Jurnas.net – Pengungkapan 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Jawa Timur tak sekadar menjadi catatan penegakan hukum. Di balik angka k…