Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, bersama jajaran ke Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Kamis, 8 Januari 2026.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima langsung rombongan dan memaparkan sejumlah kebijakan strategis Pemkot Surabaya, mulai pengelolaan anggaran berbasis data, efisiensi belanja, hingga digitalisasi pajak dan parkir. Kata Eri, pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan perkiraan, melainkan harus bertumpu pada data akurat dan terintegrasi.
“Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, data adalah kunci. Kita harus tahu persis jumlah rumah, kepala keluarga, jiwa, warga usia produktif yang tidak bekerja, serta anak usia sekolah yang tidak sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, ketidaksamaan data berpotensi membuat kebijakan salah sasaran. Karena itu Pemkot Surabaya mendorong penerapan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang disandingkan dengan data BPS serta diverifikasi langsung ke lapangan.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Eri menekankan bahwa tingginya serapan anggaran bukan ukuran prestasi. Keberhasilan pemerintah, kata dia, diukur dari output dan outcome yang dirasakan masyarakat.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyesuaikan program dengan kemampuan pendapatan per triwulan. Tim anggaran diberikan kewenangan untuk menggeser atau menunda kegiatan demi menjaga prioritas pembangunan dan stabilitas fiskal.
Di bidang pengadaan barang dan jasa, Pemkot Surabaya menerapkan kontrak payung dan lelang per item untuk menekan harga, meningkatkan transparansi, dan menutup celah permainan. “Dengan cara ini, efisiensi jauh lebih besar. Anggaran yang bisa dihemat dapat kita arahkan kembali untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Eri juga memaparkan keberhasilan digitalisasi pajak daerah, terutama di sektor restoran dan hotel. Seluruh transaksi kini tercatat digital dan terhubung langsung ke server pemerintah kota. “Dengan sistem digital, potensi penerimaan pajak mencapai sekitar Rp109 miliar, sebelumnya hanya sekitar Rp70 miliar,” ujarnya.
Ia menegaskan sistem yang dipakai bukan sekadar tapping box, tetapi pengiriman data transaksi secara real time ke server pemerintah. Mulai 2026, Pemkot Surabaya akan mengelola server dan aplikasi secara mandiri. Meski investasi server hampir Rp1 miliar, kenaikan pajak dalam tiga bulan terakhir hampir Rp100 miliar dinilai sebanding.
"Pemerintah hidup dari pajak. Sistem digital ini bukan alat penindakan, tetapi bukti kejujuran,” tegasnya.
Digitalisasi juga diterapkan pada pengelolaan parkir. Mulai 2026, seluruh titik parkir diarahkan menggunakan sistem non-tunai, namun tetap menyediakan opsi pembayaran tunai. Pemkot menggandeng Bank Jatim untuk menyiapkan gate system dan alat pencatat digital guna menekan kebocoran.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui pendapatan riil juru parkir. Jika penghasilan masih di bawah UMR, intervensi dilakukan melalui program pemberdayaan keluarga. “Setiap rupiah PAD harus jelas manfaatnya: menurunkan kemiskinan, pengangguran, stunting, meningkatkan IPM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Eri.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, kunjungan tersebut merupakan amanat langsung dari Bupati Sidoarjo. "Beliau sangat ingin hadir, tetapi harus mendampingi kunjungan. Kami ditugaskan untuk belajar langsung ke Surabaya,” ujarnya.
Pemkab Sidoarjo ingin mempelajari manajemen proyek dan logistik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar-OPD, termasuk penyusunan standar harga satuan (SSH) dan ketepatan waktu pengerjaan. “Kami melihat efisiensi luar biasa di Surabaya. Satu ASN bisa menangani beban kerja tinggi. Bapak Bupati berharap kami bisa meniru ketegasan sistem yang diterapkan di sini,” kata Fenny.
Ia menambahkan, Sidoarjo telah menyusun rencana aksi 2026 dan berharap hasil kunjungan ini memperkaya kebijakan yang akan diterapkan.
“Kami ingin membangun budaya kerja disiplin di Sidoarjo: kenyamanan bekerja harus seimbang dengan tanggung jawab besar, seperti yang sudah berjalan di Surabaya,” pungkasnya.
Editor : Risfil Athon
