Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperluas penerapan sistem parkir digital di berbagai kawasan kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi pengelolaan retribusi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program ini diterapkan baik di kawasan parkir tepi jalan umum (TJU) maupun area parkir halaman persil dengan mengedepankan sistem pembayaran non-tunai yang lebih praktis, aman, dan akuntabel.
Langkah digitalisasi tersebut menjadi salah satu agenda prioritas Pemkot Surabaya dalam menjawab harapan masyarakat terhadap tata kelola parkir yang lebih modern dan transparan. Selain memudahkan transaksi, sistem ini juga diharapkan mampu meminimalkan potensi kebocoran retribusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor perparkiran.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan penerapan parkir digital merupakan salah satu program yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Karena itu, Pemkot Surabaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus mendorong implementasi sistem parkir non-tunai sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi.
"Kami bersama Forkopimda Kota Surabaya terus berupaya menjawab kebutuhan dan keinginan warga. Salah satunya melalui penerapan parkir digital berbasis non-tunai yang menjadi harapan masyarakat Surabaya," kata Eri, di Surabaya, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut lahir dari aspirasi warga yang menginginkan pengelolaan parkir yang lebih terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, Pemkot Surabaya berkomitmen mempercepat perluasan layanan parkir digital di berbagai wilayah Kota Pahlawan. "Keinginan warga Surabaya menjadi perhatian utama kami. Salah satunya adalah penerapan parkir digital berbasis non-tunai yang memang diharapkan masyarakat, sehingga kami menjalankannya," jelasnya.
Selain memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, digitalisasi parkir juga menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi sekaligus mendukung peningkatan PAD. Dengan sistem non-tunai, seluruh transaksi terekam secara digital sehingga proses pembayaran dapat dipantau secara lebih akurat dan akuntabel.
"Dengan sistem digitilasasi maka akan menghilangkan prasangka terkait pembayaran parkir. Dengan non-tunai ini masyarakat bisa membayar sesuai yang ditentukan dan lebih transparan," katanya.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya per 9 Juni 2026, jumlah petugas parkir yang telah menerapkan sistem digital mencapai 926 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebanyak 819 petugas parkir.
Perluasan layanan parkir digital juga telah menjangkau sejumlah kawasan baru, di antaranya Stasiun Kota, Perak Timur, Perak Barat, dan Tambak Bening. Sebelumnya, sistem serupa telah diterapkan di berbagai wilayah Surabaya Pusat, Barat, Timur, dan Utara seperti Bratang Binangun, Bratang Gede, Ngagel Tengah, Nginden, Nginden Semolo, Prapen, Tenggilis Barat, Klampis, Jagir Wonokromo, Manyar Kertoarjo, Manyar Tegal, Rungkut, Bukit Darmo Boulevard, Kupang Gunung, Darmokali hingga Karang Menjangan.
Untuk mendukung kemudahan transaksi, masyarakat kini dapat melakukan pembayaran parkir melalui berbagai metode, mulai dari QRIS, kartu uang elektronik (e-money), kartu e-toll, hingga mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibawa petugas parkir. Bahkan, setiap juru parkir resmi kini telah dilengkapi rompi khusus yang memiliki kode QRIS pada bagian dada kanan dan kiri. Inovasi tersebut memberikan alternatif pembayaran yang lebih fleksibel sekaligus mengantisipasi kendala apabila perangkat telepon seluler petugas mengalami gangguan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menyampaikan bahwa implementasi parkir digital mulai memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Dishub Surabaya, pendapatan dari sektor retribusi parkir mengalami kenaikan sekitar 10 persen sejak sistem digital mulai diterapkan.
"Peningkatan pemasukan parkir setelah digitalisasi sekitar 10 persen. Kenaikan ini ada karena sistem digital membuat pencatatan lebih transparan," ujar Trio.
Menurutnya, peningkatan tersebut cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski program telah dimulai sejak Januari 2026, implementasi efektif baru berjalan pada Maret hingga April setelah distribusi perangkat telepon pintar kepada seluruh juru parkir selesai dilakukan. "Kami akan terus melakukan evaluasi terkait peningkatan pendapatan retribusi ini," katanya.
Trio menjelaskan, realisasi pendapatan parkir Kota Surabaya pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp25 miliar. Dengan semakin luasnya penerapan sistem digital dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan metode pembayaran non-tunai, Dishub optimistis pendapatan sektor parkir dapat meningkat hingga 40 sampai 50 persen pada tahun-tahun mendatang.
"Harapan kami tentunya dengan optimalisasi parkir digital PAD bisa terus tumbuh hingga 50 persen dari tahun sebelumnya," harapnya.
Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, Dishub Surabaya juga menghadirkan sejumlah inovasi baru. Selain memasang papan informasi yang memuat identitas dan foto resmi juru parkir di setiap titik layanan, lebih dari 900 petugas parkir kini menggunakan rompi khusus yang dilengkapi kode QRIS pembayaran.
"Kami juga melengkapi lebih dari 900 jukir resmi dengan rompi khusus yang memiliki kode QRIS di bagian saku dada. Sisi kanan rompi digunakan untuk pembayaran kendaraan roda dua dan sisi kiri untuk kendaraan roda empat," terangnya.
Melalui sistem tersebut, masyarakat cukup memindai kode QRIS yang terpasang pada rompi petugas, melakukan pembayaran melalui aplikasi perbankan digital, lalu menunjukkan bukti transaksi setelah pembayaran berhasil dilakukan. "Jadi tidak ada alasan lagi handphone jukir mati atau tidak ada kuota," jelas Trio.
Selain QRIS dan kartu uang elektronik, Dishub Surabaya juga tengah menyiapkan opsi pembayaran melalui voucher parkir. Saat ini, Pemkot Surabaya sedang menjajaki kerja sama dengan jaringan toko ritel modern maupun pelaku UMKM untuk memperluas akses pembelian voucher tersebut.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan program digitalisasi parkir dengan membiasakan pembayaran non-tunai serta lebih cermat memeriksa identitas petugas parkir yang bertugas. Apabila ditemukan petugas yang identitasnya tidak sesuai dengan foto yang tercantum pada papan informasi resmi, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembayaran dan segera melaporkannya kepada pihak terkait.
"Kami meminta warga Surabaya manakala melihat petugas parkir wajahnya tidak sesuai dengan foto yang ada di papan rambu, mohon untuk tidak dibayar. Jangan lakukan pembayaran," tegasnya.
Menurut Trio, penggunaan sistem non-tunai juga membantu menghilangkan stigma negatif terkait pengelolaan dana parkir karena seluruh transaksi tercatat secara digital dan dapat dipantau secara real time. Pendapatan yang diperoleh nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Tak hanya itu, data transaksi yang terekam dalam sistem digital juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi para juru parkir sehingga pemerintah dapat memberikan intervensi kesejahteraan yang lebih tepat sasaran.
"Data performa pendapatan harian jukir yang terekam di sistem digital juga digunakan untuk pendapatan sosial jukir, apakah masuk dalam kategori desil 1 sampai 5. Apabila sudah terdata, kami akan memberikan intervensi atau perlakuan kesejahteraan khusus di akhir bulan," pungkasnya. (ADV)
Editor : Rahmat Fajar
