Jurnas.net - Transformasi digital Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyuwangi ditetapkan sebagai yang terbaik di Indonesia, dengan indeks tertinggi berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Dalam pemantauan SPBE yang dilakukan terhadap seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, Banyuwangi meraih nilai indeks 4,87 dari skala maksimal 5 dan masuk kategori “Memuaskan”. Capaian ini menempatkan Banyuwangi sebagai pemerintah daerah dengan indeks SPBE tertinggi se-Indonesia.
Adapun lima besar peraih indeks SPBE tertinggi adalah KemenPAN-RB (4,88), Pemkab Banyuwangi (4,87), Pemprov Jawa Barat (4,80)
Pemprov Jawa Timur (4,79), Pemkot Surabaya (4,78).
Sementara indeks SPBE nasional rata-rata tercatat 3,23. SPBE sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Evaluasi SPBE 2025 menilai 47 indikator dalam empat domain utama, yaitu kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, serta layanan SPBE.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan capaian tersebut merupakan hasil konsistensi Banyuwangi dalam membangun pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan berdampak langsung kepada masyarakat. “Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus memaksimalkan pemanfaatan sistem elektronik, baik dalam administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, sekaligus memperbaiki tata kelola dan kapasitas aparatur,” ujar Ipuk.
Tak hanya dinilai terbaik, Banyuwangi juga dipercaya pemerintah pusat sebagai model nasional transformasi digital. Daerah ini ditunjuk menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos. Program uji coba yang berjalan sejak September 2025 dinilai berhasil meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran bantuan, dan kini akan diperluas ke daerah lain.
“Banyuwangi menjadi laboratorium hidup transformasi digital pemerintahan daerah untuk memperkuat sistem perlindungan sosial nasional,” ujar Ipuk.
Sebelumnya, Banyuwangi juga mengembangkan sistem pelayanan publik terintegrasi Smart Kampung sejak 2016, yang membawa budaya digital hingga tingkat desa. Program ini memfasilitasi layanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial secara terpadu.
Evaluasi SPBE dilakukan setiap dua tahun untuk memastikan transformasi digital berjalan berkelanjutan serta sejalan dengan arah kebijakan nasional pemerintahan digital.
Editor : Risfil Athon
