Jurnas.net – Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperluas pembangunan yang inklusif mendapat dukungan dari Liliane Foundation (LF), lembaga nonpemerintah asal Belanda yang berfokus pada pemenuhan hak serta pemberdayaan anak dan pemuda penyandang disabilitas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui tiga program yang saat ini berjalan di Banyuwangi.
Program tersebut tidak hanya menyasar pendampingan penyandang disabilitas, tetapi juga membantu mereka mengakses layanan dasar hingga mendorong partisipasi anak dan remaja. Programme Manager Liliane Foundation Belanda, Classina Nicole, menyampaikan dukungan tersebut saat bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri tim pelaksana nasional dari NLR Indonesia serta mitra pelaksana program di Banyuwangi, Aura Lentera dan Rumah Literasi. Classina mengatakan, Liliane Foundation selama ini menjalankan program untuk mendukung anak dan pemuda penyandang disabilitas di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui kerja sama dengan mitra lokal.
Di Indonesia, program tersebut dijalankan NLR Indonesia melalui Building Effective Networking (BEN). Saat ini, program BEN telah berjalan di delapan kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi. “Karena komitmen tinggi dari pemerintah dan stakeholder di sini, Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang mendapatkan tiga program sekaligus,” ujar Classina.
Tiga program yang berjalan di Banyuwangi meliputi Community Based Rehabilitation (CBR) atau rehabilitasi bersumber daya masyarakat, Meaningful Youth Participation yang mendorong pemberdayaan serta partisipasi anak dan remaja, serta Body Talk yang berfokus pada pencegahan kekerasan seksual berbasis gender. Ketiga program tersebut dijalankan dalam periode 2025-2028.
Menurut Classina, keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting agar program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan pendampingan, tetapi dapat terintegrasi dengan layanan yang tersedia di daerah. “Karena dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah, kita dapat membuat program yang benar-benar berkelanjutan dan saling melengkapi,” katanya.
Sementara itu, Indah Catur Cahyaningtyas dari Aura Lentera mengatakan, program BEN di Banyuwangi saat ini telah menjangkau 155 anak penyandang disabilitas di tujuh desa. Masing-masing anak mendapatkan pendampingan dari Community Based Rehabilitation (CBR) Worker. Pendampingan dilakukan secara individual menggunakan **Individual Rehabilitation Plan (IRP) Logbook).
Catatan tersebut memuat identitas anak, hasil identifikasi dan asesmen, hingga kebutuhan intervensi yang diperlukan masing-masing anak.
Menurut Indah, pendekatan individual diperlukan karena kebutuhan setiap anak penyandang disabilitas berbeda.
Ia mencontohkan seorang anak di Klatak yang menyandang cerebral palsy dan membutuhkan terapi. Namun, kondisi ekonomi keluarga membuat kebutuhan terapi menjadi tantangan tersendiri. “Contohnya ada salah satu anak di Klatak yang menyandang cerebral palsy dan membutuhkan terapi. Namun karena berasal dari keluarga kurang mampu, mereka kesulitan membiayai terapi,” terang Indah.
Dalam kondisi tersebut, CBR Worker tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga membantu keluarga mengakses layanan dasar. “Maka langkah awal yang dilakukan CBR Worker adalah memastikan anak memiliki administrasi kependudukan yang lengkap, kemudian dibantu mengakses berbagai layanan, seperti administrasi kependudukan, jaminan sosial, termasuk PBI, maupun layanan terapi gratis,” lanjutnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi dukungan Liliane Foundation bersama NLR Indonesia dan para mitra pelaksana di daerah. Menurut Ipuk, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan khusus.
“Pemkab terus berkomitmen menjadi daerah inklusi melalui berbagai program. Namun, tentunya tangan pemerintah sangat terbatas. Karena itu, adanya dukungan dari Liliane Foundation dan segenap tim sangat kami apresiasi,” kata Ipuk.
Banyuwangi selama ini mengembangkan sejumlah kebijakan dan program yang diarahkan untuk membangun lingkungan yang lebih inklusif. Salah satunya melalui Rembug Disabilitas yang digelar setiap tahun sebagai ruang untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
Pemkab Banyuwangi juga mengembangkan sejumlah program lain, mulai dari penguatan sistem layanan pendidikan inklusif, pembukaan kesempatan karier bagi penyandang disabilitas melalui formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pelatihan kerja terapan seperti pertukangan.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah juga memberikan fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku UMKM penyandang disabilitas. Fasilitasi tersebut antara lain mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan sertifikasi halal.
Rangkaian program tersebut diarahkan agar penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan sosial, dan kesempatan mengembangkan usaha. “Semangatnya adalah setara,” pungkas Ipuk.
Editor : Andi Setiawan
