Tersangka Kredit Macet Bank Jatim Kembalikan Uang Rp 7,55 Miliar

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kejari Tanjung Perak Surabaya merilis tersangka kembalikan kerugian uang negara. (Dok: Jurnas.net)
Kejari Tanjung Perak Surabaya merilis tersangka kembalikan kerugian uang negara. (Dok: Jurnas.net)

Jurnas.net - Dua orang tersangka kasus dugaan kredit macet di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), mengembalikan uang sebesar Rp.7.552.800.498,58 kepada Penyidik Kejari Tanjung Perak.

Jumlah ini merupakan hasil dari perhitungan kerugian keuangan negara dari Auditor Internal (AI) Bank BPD Jatim dan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. "Ini semua jumlahnya sudah total dari kerugian negara yang telah dihitung," Terang Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Aji Kalbu Pribadi, di Kejari Tanjung Perak, Surabaya, Kamis, 2 November 2023.

Meski begitu, pengembalian kerugian negara inj tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan tersangka. Meskipun, hal ini akan menjadi pertimbangan kejaksaan dalam menyusun tuntutan.

"Sesuai SOP dan ketentuan pimpinan, ini (pengembalian kerugian negara) akan jadi pertimbangan, karena iktikad baik tersangka perlu diapresiasi," terangnya.

Aji Kalbu menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan merampungkan berkas kedua tersangka ini dan segera dilimpahkan ke pengadilan. "Dalam waktu dekat berkas akan dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk segera dilakukan sidang tuntutan," ungkapnya.

"Kami tidak sebatas memenjarakan orang dalam, tetapi komitmen kami berusaha untuk mengembalikan kerugian negeraPengembalian ini tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan tersangka," tambahnya.

Diketahui, Kejari Tanjung Perak Surabaya menagkap dua orang tersangka dalam kasus dugaan kredit macet di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), dan langsung dilakukan penahanan.

Masing-masing tersangka berinisial BK yang menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Semesta Eltrindo Pura (SEP) dan HK sebagai komisarisnya.

Kedua tersangka bertanggung jawab atas pinjaman dengan pola keppres yang merupakan fasilitas kredit modal kerja bagi kontraktor saat PT SEP mendapat proyek pengadaan pembangunan dari PT Wijaya Karya atau Wika di Kalimantan pada tahun 2011.

Untuk mengerjakan proyek pembangunan berupa panel listrik dari PT Wika tersebut, Bank Jatim pada tahun 2012 menyetujui pinjaman kredit dengan pola keppres kepada PT SEP senilai Rp20 miliar.

Diketahui, ketika PT SEP telah menyelesaikan proyeknya dan telah dibayar lunas oleh PT Wika namun sampai sekarang tidak pernah melakukan pelunasan kredit modal kerja kepada Bank Jatim.

Kasi Intelijen Jemmy menyebut kredit macet dari perkara ini telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp7,5 miliar.

"Sementara hari ini kami tetapkan tersangka dua orang dari pihak swasta PT SEP. Karena Bank Jatim dalam perkara ini mengaku sebagai korban," ujarnya.

Kedua tersangka berdalih telah melunasi kredit modal kerja yang semula diberikan oleh Bank Jatim kepada pihak bank lainnya. "Berarti tidak sesuai dengan draft pernyataan atau surat perjanjian yang telah dibuat antara PT SEP dan Bank Jatim saat disetujuinya kucuran kredit modal kerja ini," pungkasnya. (Mal)

Berita Terbaru

Jembatan Gantung Jadi Solusi Akses Sekolah Anak Pedalaman Kolaka Timur Sulteng

Jembatan Gantung Jadi Solusi Akses Sekolah Anak Pedalaman Kolaka Timur Sulteng

Senin, 15 Des 2025 20:23 WIB

Senin, 15 Des 2025 20:23 WIB

Jurnas.net - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadikan pembangunan jembatan gantung sebagai prioritas lanjutan pascapelaksanaan program TNI Manunggal…

TNI Kebut Perbaikan 35 Jembatan Pascabencana di Sumatra, Akses Bireuen - Bener Meriah Mulai Terhubung

TNI Kebut Perbaikan 35 Jembatan Pascabencana di Sumatra, Akses Bireuen - Bener Meriah Mulai Terhubung

Senin, 15 Des 2025 20:07 WIB

Senin, 15 Des 2025 20:07 WIB

Jurnas.net - Upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra menunjukkan progres signifikan. TNI bersama relawan dan Kementerian Pekerjaan Umum…

Surabaya Siapkan Kerja Sosial Nyata, Restorative Justice Tetap Ada Sanksi Mulai 2026

Surabaya Siapkan Kerja Sosial Nyata, Restorative Justice Tetap Ada Sanksi Mulai 2026

Senin, 15 Des 2025 19:15 WIB

Senin, 15 Des 2025 19:15 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mematangkan langkah konkret penerapan pidana sanksi sosial sebagai bagian dari mekanisme restorative…

BPBD Jatim Pasang Alat EWS untuk Deteksi Dini Bencana di Enam Daerah Rawan Banjir dan Longsor

BPBD Jatim Pasang Alat EWS untuk Deteksi Dini Bencana di Enam Daerah Rawan Banjir dan Longsor

Senin, 15 Des 2025 18:37 WIB

Senin, 15 Des 2025 18:37 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeser strategi penanggulangan bencana dari pola reaktif menjadi deteksi dini berbasis teknologi.…

Banyuwangi Siap Jadi Pelopor Hukuman Kerja Sosial, Ipuk Dorong Pemidanaan Berbasis Pembinaan

Banyuwangi Siap Jadi Pelopor Hukuman Kerja Sosial, Ipuk Dorong Pemidanaan Berbasis Pembinaan

Senin, 15 Des 2025 18:19 WIB

Senin, 15 Des 2025 18:19 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah progresif dalam reformasi sistem pemidanaan nasional. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani…

PC Ansor Kota Jambi Gelar PKD, Diikuti Puluhan Peserta

PC Ansor Kota Jambi Gelar PKD, Diikuti Puluhan Peserta

Senin, 15 Des 2025 17:00 WIB

Senin, 15 Des 2025 17:00 WIB

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Jambi menggelar kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) ke XI…