Jurnas.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur menegaskan bahwa Wali Kota Madiun, Maidi, bukan merupakan kader Partai Golkar. Penegasan ini disampaikan langsung Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufhti, untuk meluruskan berbagai spekulasi publik yang mengaitkan nama Maidi dengan Golkar, menyusul dinamika politik dan isu hukum yang berkembang.
Ali menyampaikan, secara organisatoris maupun politik, Partai Golkar Jawa Timur tidak memiliki keterkaitan struktural dengan Maidi, baik sebagai kader maupun sebagai figur yang diusung dalam kontestasi politik.
“Perlu saya luruskan, Pak Maidi bukan kader Golkar. Pada Pilkada 2024 pun Golkar Jawa Timur tidak mengusung beliau,” kata Ali, di Surabaya, Selasa, 20 Januari 2026.
Ia menjelaskan, pada Pilkada Kota Madiun 2024, Golkar secara resmi memberikan dukungan kepada pasangan Bagus Rizki dan Boni, berdasarkan mekanisme internal partai dan pertimbangan strategis yang telah melalui pembahasan di tingkat daerah hingga pusat.
“Golkar mengusung Pak Bagus Rizki dengan pasangannya Boni. Jadi tidak benar jika ada anggapan Pak Maidi bagian dari Golkar atau diusung oleh Golkar,” tegasnya.
Ali menambahkan, keputusan politik partai selalu berangkat dari proses penjaringan dan penilaian internal yang objektif, termasuk rekam jejak, kapasitas, serta kesiapan kandidat dalam membangun daerah.
Nama Wali Kota Madiun, Maidi, menjadi perhatian publik setelah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Januari 2026. Peristiwa tersebut sempat menyita perhatian nasional dan memunculkan berbagai spekulasi politik, termasuk upaya mengaitkan kasus hukum yang menjerat Maidi dengan partai politik tertentu.
Sejumlah pihak kemudian menyeret-nyeret nama Partai Golkar dalam pusaran isu tersebut. Namun, Ali Mufhti menegaskan bahwa Golkar Jawa Timur tidak memiliki hubungan organisatoris maupun politik dengan Maidi, sehingga tidak tepat jika partai dikaitkan dengan persoalan hukum yang bersangkutan.
“Golkar ini organisasi yang jelas. Kader kami jelas, mekanismenya jelas. Kalau bukan kader dan tidak diusung Golkar, maka itu di luar tanggung jawab politik Golkar,” ujar Ali.
Editor : Risfil Athon
