Jurnas.net - Keterwakilan perempuan dari Partai Golkar di DPRD Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus DPD Partai Golkar Jatim. Pada Pemilu Legislatif 2024, dari total 15 kursi yang diraih partai berlambang pohon beringin tersebut, hanya dua kursi yang diisi oleh perempuan.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengakui kondisi tersebut masih jauh dari harapan. Ia menegaskan bahwa partainya akan memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu mendatang.
“Di tingkat provinsi Jawa Timur memang masih kurang. Dari 15 kursi yang kita peroleh, baru dua yang berasal dari unsur perempuan,” kata Ali, di sela kegiatan Rapat Pleno Pembubaran Panitia Pelantikan dan Rakerda di Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Sabtu, 7 Maret 2026.
Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memberikan treatment khusus bagi kader perempuan agar lebih siap bertarung pada kontestasi politik mendatang. Ia pun meminta Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Jawa Timur untuk melakukan pemetaan dan pengkajian terhadap kader perempuan potensial yang bisa diusung sebagai calon legislatif.
“Karena itu saya meminta Ketua KPPG melakukan pengkajian terhadap kader perempuan Golkar yang bisa kita siapkan untuk bertarung pada pemilu berikutnya. Jadi keterwakilan perempuan tidak hanya dijalankan secara normatif, tetapi juga benar-benar diwujudkan secara praksis,” jelasnya.
Selain memperkuat keterwakilan perempuan, Golkar Jatim juga tengah melakukan evaluasi dan pemetaan daerah pemilihan (dapil) yang berpotensi menambah kursi di DPRD Jawa Timur. Menurut Ali, dari total 14 dapil di Jawa Timur, partainya sedang mengkaji wilayah mana saja yang memiliki peluang meningkatkan perolehan kursi pada pemilu mendatang.
“Kita terus melakukan mapping. Dari 14 dapil di Jawa Timur, mana saja yang memungkinkan untuk menambah kursi. Ini masih terus kita kaji secara intens dalam perjalanan partai ke depan,” katanya.
Di sisi lain, Ali Mufthi menyebut bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, saat ini hanya Kabupaten Sumenep yang belum menggelar Musyawarah Daerah (Musda). Golkar Jatim berencana segera menggelar Musda di daerah tersebut setelah bulan Ramadan, sekaligus melakukan pendekatan dengan berbagai elemen masyarakat setempat.
“Tujuannya agar keputusan terkait kepengurusan yang nanti diambil dapat diterima oleh seluruh masyarakat Sumenep,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus DPD Partai Golkar di kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang sebelumnya telah menghasilkan dua poin penting. Pertama, seluruh daerah diminta segera menggelar Musda, Muscab, Musdes, dan Muslus paling lambat hingga Juni 2026. Kedua, memperkuat konsolidasi partai di tingkat daerah agar semakin dekat dengan masyarakat.
“Seluruh struktur dan fungsionaris partai harus bergerak di tengah masyarakat, membersamai berbagai dinamika yang ada. Ini penting untuk memperkuat basis elektoral partai,” tegasnya.
Langkah tersebut, lanjut Ali, menjadi bagian dari upaya memenuhi target DPP Partai Golkar yang menargetkan perolehan suara nasional sebesar 20 persen pada pemilu mendatang. “Target nasional kita 20 persen. Karena itu seluruh kader harus bergerak bersama memperkuat basis dukungan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Amal
