Jurnas.net - Di tengah statusnya sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Gresik justru dihadapkan pada ironi fiskal: kontribusi industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat dominan, tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari potensi maksimal. Kesenjangan inilah yang menjadi benang merah Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik bersama DPRD Gresik.
Dialog yang berlangsung di salah satu hotel di GKB Gresik, Kamis, 22 Januari 2026, ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang refleksi bersama atas arah kebijakan fiskal Gresik ke depan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 PWI.
Hadir sebagai narasumber, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir. Forum ini turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD, kepala OPD penghasil, perwakilan dunia usaha, akademisi, hingga para kepala desa.
Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono menegaskan, dialog publik ini merupakan bentuk peran aktif pers dalam pembangunan daerah. Menurutnya, tantangan daerah hari ini bukan sekadar menambah anggaran, tetapi memastikan anggaran benar-benar berdampak.
“Smart budgeting bukan soal besar-kecilnya APBD, tapi bagaimana setiap rupiah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Di sinilah fungsi pers tidak hanya mengabarkan, tapi ikut memberi arah dan solusi,” kata Deni.
Ia menambahkan, kemandirian daerah mustahil dicapai tanpa keberanian melakukan inovasi pendapatan. Digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, serta keberpihakan pada potensi lokal menjadi kunci keluar dari ketergantungan fiskal.
Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, secara lugas menyebut Gresik menghadapi paradoks fiskal. Dengan hampir seribu perusahaan besar dan lebih dari 50 persen PDRB ditopang industri pengolahan, PAD Gresik seharusnya tidak stagnan di kisaran Rp1,1 triliun.
“Gresik ini kaya industri, tapi miskin kemandirian fiskal. Jangan sampai daerah hanya jadi lokasi produksi, sementara nilai tambahnya lari ke luar. Potensi itu harus dikapitalisasi,” tegas Lutfil.
Ia menilai ketergantungan PAD pada pajak dan retribusi konvensional sudah tidak relevan. Pemerintah daerah, menurutnya, harus berani membuka sumber pendapatan baru melalui penguatan BUMD, optimalisasi perizinan, hingga inovasi kebijakan berbasis data.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, mengakui bahwa struktur PAD Gresik masih timpang. Pada 2025, lebih dari 95 persen PAD bersumber dari pajak daerah, terutama PBB, BPHTB, dan PBJT listrik. “Kondisi ini tidak sehat dalam jangka panjang. Karena itu, pendekatan smart revenue kami dorong agar PAD lebih beragam dan berkelanjutan,” ujar Alif.
Salah satu sektor yang kini digarap serius adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama di kawasan industri. Menurut Alif, optimalisasi PBG berpotensi menjadi sumber PAD baru yang signifikan jika dikelola secara transparan dan profesional.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyoroti tekanan fiskal akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp539 miliar. Dampaknya, anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas.
“PAD menjadi kunci menutup celah ini. Tapi kami tegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tandas Syahrul.
Ia menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang sehat agar ekonomi bergerak, lapangan kerja tercipta, dan PAD meningkat secara alami. Dalam dialog tersebut, kalangan akademisi dan pelaku usaha turut menyumbang gagasan, mulai dari pembentukan badan riset industri, penguatan vokasi berbasis kebutuhan industri, hingga revitalisasi BUMD sebagai mesin baru pendapatan daerah.
Editor : Amal
