Jurnas.net - Kolaborasi antar daerah tak selalu soal meniru satu sama lain. Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Jambi justru memilih jalan berbeda: saling bertukar keunggulan. Mulai dari manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis individu hingga pengembangan ekonomi kota berbasis sungai.
Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kedua kota di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Jumat, 23 Januari 2026. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana.
Berbeda dari kerja sama birokrasi pada umumnya, MoU ini menempatkan manusia sebagai pusat reformasi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pengelolaan ASN ke depan tidak lagi bertumpu pada kinerja organisasi semata, melainkan pada performa tiap individu.
“Setiap ASN punya beban kerja dan indikator kinerja masing-masing. Jadi yang dinilai bukan hanya instansinya, tapi kontribusi tiap orang. Dengan begitu, dampak program pemerintah bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Eri.
Model ini memungkinkan pimpinan daerah memantau langsung kinerja ASN secara real time. Transparansi tersebut, menurut Eri, menjadi fondasi penting agar birokrasi tak sekadar sibuk administrasi, tetapi fokus pada hasil.
Tak berhenti di urusan kepegawaian, Surabaya juga membagikan pengalamannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai kota berbasis perdagangan dan jasa, reformasi birokrasi dinilai menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah.
Namun kerja sama ini tak berjalan satu arah. Surabaya justru melihat Jambi sebagai “ruang belajar” baru, khususnya dalam pengelolaan sungai sebagai nadi kehidupan kota. “Jambi punya ekosistem sungai yang hidup dan menggerakkan ekonomi. Kami ingin belajar bagaimana sungai bisa menjadi ruang publik, wisata, dan aktivitas ekonomi. Harapannya, pengembangan wisata susur Sungai Kalimas di Surabaya bisa lebih optimal,” ungkap Eri.
Wali Kota Jambi Maulana mengapresiasi keterbukaan Pemkot Surabaya. Ia menyebut, sebelum MoU diteken, tim teknis Jambi—mulai dari IT, BKPSDM, Inspektorat hingga staf ahli—telah melakukan studi teknis selama dua hari di Kota Pahlawan.
“Di Surabaya, setiap ASN punya akun kinerja yang bisa dipantau langsung oleh wali kota. Sistem ini yang akan kami adopsi di Jambi. Bahkan kami mengundang Pak Eri dan tim untuk hadir langsung saat peluncuran sistem nanti,” kata Maulana.
Selain manajemen ASN, Maulana menilai Surabaya memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kawasan perdagangan, jasa, dan heritage—hal yang relevan dengan karakter Kota Jambi yang juga kaya situs sejarah. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi menekankan bahwa kolaborasi antarkota adalah kunci mempercepat pembangunan nasional.
Semangat ini disambut Maulana yang juga menjabat Ketua Muskomwil II APEKSI wilayah Sumbagsel. "Apa yang baik di Surabaya ingin kami terapkan di Jambi, dan sebaliknya. Inilah kolaborasi nyata, bukan sekadar tanda tangan di atas kertas,” pungkas Maulana.
Editor : Risfil Athon
