Menu MBG Banyak Dikeluhkan, Anggota DPR Desak Evaluasi Total

author M. Saifulloh

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Banyak menu Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah dikeluhkan oleh siswa. (Foto/IG)
Banyak menu Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah dikeluhkan oleh siswa. (Foto/IG)

JAKARTA – Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Beragam masalah bermunculan mulai dari menu yang dianggap tidak layak konsumsi, porsi terlalu minimalis, hingga dugaan ada permainan harga di bawah ketentuan. Protes dilayangkan oleh masyarakat baik secara langsung maupun dengan cara mengunggah video atau foto MBG ke media sosial dan akhirnya viral.

Menyikapi hal ini, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh menyusul temuan menu yang dianggap tidak layak dan jauh dari standar gizi yang dijanjikan.

Dia menegaskan, Ramadan seharusnya menjadi momentum peningkatan kualitas asupan bagi anak-anak yang berpuasa, bukan justru menjadi alasan penurunan standar. Ia menyayangkan munculnya laporan dari berbagai daerah mengenai paket makanan yang nilai ekonominya ditaksir bahkan tidak menyentuh angka Rp10.000.

“Jangan sampai program ini justru menimbulkan keluhan dan kekecewaan di masyarakat. Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kualitas. Justru harus menjadi momentum meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak,” tegas Neng Eem di Jakarta.

Laporan miring muncul dari sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Kudus. Orang tua siswa mengeluhkan paket MBG yang hanya berisi kacang goreng, roti abon, susu kotak kecil, telur rebus, dan sebutir jeruk. Kondisi serupa terjadi di Lumajang, di mana siswa hanya menerima susu 125 ml, telur asin, dan jeruk yang masih mentah. Kemudian terbaru di Jombang, sejumlah roti yang dibagikan ke balita dan anak usia SD, ditemukan berjamur.

Neng Eem menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah tampilan yang tidak menarik, melainkan indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap pedoman anggaran dan standar kalori nasional. “Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada pembinaan hingga sanksi administratif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jangan sampai keluhan masyarakat dianggap angin lalu,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Politisi PKB ini meminta BGN segera menyusun standar khusus menu Ramadan. Standar ini harus mencakup daya tahan makanan agar tetap layak dikonsumsi saat berbuka, komposisi gizi yang seimbang, hingga transparansi nilai paket di setiap daerah.

Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar mendarat di piring siswa dalam bentuk nutrisi yang berkualitas, bukan sekadar pelengkap formalitas.

“Anak-anak yang berpuasa tetap membutuhkan asupan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan dan konsentrasi belajar. Kami butuh langkah cepat agar ada kejelasan komposisi gizi dan nilai kalori yang cukup,” pungkas Neng Eem.

Berita Terbaru

Gus Lilur Desak Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai: Disebut Terima Rp21 Miliar di Sidang KPK Bikin Malu Presiden

Gus Lilur Desak Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai: Disebut Terima Rp21 Miliar di Sidang KPK Bikin Malu Presiden

Minggu, 14 Jun 2026 13:36 WIB

Minggu, 14 Jun 2026 13:36 WIB

Jurnas.net – Polemik di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menjadi sorotan publik setelah nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, …

Harga BBM Naik, Supermarket Berjejaring Tetap Jual Barang Sesuai HET

Harga BBM Naik, Supermarket Berjejaring Tetap Jual Barang Sesuai HET

Sabtu, 13 Jun 2026 16:13 WIB

Sabtu, 13 Jun 2026 16:13 WIB

Jurnas.net - Swalayan berjejaring tetap menjual berbagai barang kebutuhan pokok sesuai harga eceran tertinggi atau HET, di tengah lonjakan harga BBM non subsidi…

DPP PKB Ganti Musyafak Rouf dari Kursi Ketua DPC PKB Surabaya di Tengah Sorotan Korupsi MBG

DPP PKB Ganti Musyafak Rouf dari Kursi Ketua DPC PKB Surabaya di Tengah Sorotan Korupsi MBG

Jumat, 12 Jun 2026 18:36 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 18:36 WIB

Jurnas.net – Karier politik Musyafak Rouf di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya memasuki babak baru. Di tengah namanya yang terus dikaitkan d…

Pemkot Surabaya Perketat Verifikasi Data SPMB SMP 2026, Pastikan Seleksi Transparan dan Tepat Sasaran

Pemkot Surabaya Perketat Verifikasi Data SPMB SMP 2026, Pastikan Seleksi Transparan dan Tepat Sasaran

Jumat, 12 Jun 2026 15:39 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 15:39 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang Sekolah Menengah …

Surabaya Bidik Piala Presiden di Festival Nasional Reog Ponorogo 2026, Wali Kota Siapkan Bonus Rp100 Juta

Surabaya Bidik Piala Presiden di Festival Nasional Reog Ponorogo 2026, Wali Kota Siapkan Bonus Rp100 Juta

Jumat, 12 Jun 2026 13:26 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 13:26 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya bangsa dengan mengirimkan kontingen terbaik untuk b…

Kasus TBC Mengganas di Surabaya Sepanjang 2026, DPRD Jatim Minta Pemerintah Bergerak Lebih Agresif

Kasus TBC Mengganas di Surabaya Sepanjang 2026, DPRD Jatim Minta Pemerintah Bergerak Lebih Agresif

Jumat, 12 Jun 2026 11:08 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 11:08 WIB

Jurnas.net – Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya. Dalam kurun lima bulan pertama tahun 2026, sebanyak 4.191 …