Jurnas.net – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya mulai memicu keresahan masyarakat dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi warga. Antrean kendaraan tampak mengular di berbagai SPBU, sementara sebagian masyarakat terpaksa beralih menggunakan Pertamax karena stok Pertalite tidak tersedia.
Situasi ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Jawa Timur daerah pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati. Menurutnya, persoalan distribusi Pertalite tidak boleh dipandang sebagai gangguan teknis semata, karena dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan bahan bakar setiap hari.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada ketersediaan BBM untuk bekerja dan beraktivitas,” kata Lilik, Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya, seperti kawasan Bratang, Nginden, dan beberapa titik lainnya. Berdasarkan keterangan petugas SPBU, keterlambatan distribusi pasokan dari Pertamina menjadi penyebab utama kosongnya stok Pertalite. Lilik menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas aktivitas ekonomi Kota Surabaya yang selama ini menjadi pusat perdagangan, jasa, dan pergerakan ekonomi terbesar di Jawa Timur.
“Surabaya merupakan kota perdagangan dan jasa yang pergerakan ekonominya sangat dinamis. Ketika distribusi Pertalite terganggu, maka mobilitas masyarakat ikut tersendat. Aktivitas usaha, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen menjadi kurang optimal,” katanya.
Lilik menegaskan, kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak kelangkaan Pertalite adalah para pekerja sektor informal yang menggantungkan pendapatannya pada mobilitas harian. Mereka di antaranya pengemudi ojek online, kurir, pedagang keliling, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kasihan para pengemudi ojek online, kurir, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal lainnya. Pertalite bukan sekadar bahan bakar, tetapi modal utama untuk mencari nafkah bagi mereka,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur tersebut.
Ia menambahkan, waktu yang terbuang karena harus mengantre berjam-jam di SPBU secara langsung mengurangi produktivitas dan peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan. “Ketika mereka harus mengantre lama atau bahkan tidak mendapatkan Pertalite, artinya kesempatan mencari nafkah juga berkurang. Ini tentu berdampak pada pendapatan keluarga mereka,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat, Lilik mendesak Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan distribusi. Menurutnya, transparansi informasi sangat penting untuk mencegah munculnya spekulasi, kepanikan, dan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Saya meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan pasokan, sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan distribusi dan pemerataan pasokan Pertalite ke seluruh SPBU di Surabaya, terutama pada lokasi yang memiliki tingkat konsumsi tinggi. “Antisipasi harus dilakukan lebih dini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang baik,” katanya.
Lilik berharap persoalan ini segera terselesaikan sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh akses BBM dengan mudah tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU. “Kita ingin masyarakat bisa memperoleh BBM dengan mudah, bekerja dengan tenang, dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak dengan baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya.
Editor : Risfil Athon
