DPR Sesalkan Pernyataan Bahlil, Picu Antrean SPBU Mengular

author M. Saifulloh

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Masyarakat panic buying bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah di Indonesia. (Istimewa)
Masyarakat panic buying bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah di Indonesia. (Istimewa)

JAKARTA – Fenomena panic buying bahan bakar mesin melanda sejumlah daerah imbas pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tentang stok energi nasional paska meletusnya perang Iran versus Amerika dan Israel. Bahlil menyebut cadangan BBM Indonesia hanya cukup untuk sekitar 20 hari.

“Imbas dari pernyataan ini, di beberapa daerah justru menimbulkan kepanikan berlebih di masyarakat. Banyak SPBU mengalami antrean panjang dan masyarakat saling berebut BBM,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.

Oleh sebab itu, dia meminta PT Pertamina (Persero) segera memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kondisi cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional, sehingga publik mendapat informasi utuh.

Politisi yang akrab disapa Gus Rivqy itu menjelaskan bahwa sistem pencadangan BBM di Indonesia pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan Pertamina dalam menyediakan dana serta fasilitas penyimpanan.

“Sepemahaman saya, kapasitas pencadangan kita memang sangat bergantung pada kemampuan dana dan fasilitas untuk menyimpan. Jadi pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai secara sederhana seolah cadangan BBM kita akan habis dalam waktu tertentu,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai penting bagi Pertamina sebagai operator utama distribusi energi nasional untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai skema ketersediaan BBM di Indonesia.

Gus Rivqy menegaskan bahwa komunikasi publik yang jelas sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan kepanikan yang berpotensi memicu dampak sosial di tengah masyarakat.

“Saya berharap Pertamina juga ikut memberi penjelasan kepada masyarakat agar kepanikan ini tidak berkembang dan tidak menimbulkan konflik horizontal yang justru merugikan masyarakat luas,” pungkasnya. 

Berita Terbaru

PLN Bangun Sistem Keamanan Sosial Listrik dari Desa, FKPM Jadi Benteng Awal Lindungi Objek Vital

PLN Bangun Sistem Keamanan Sosial Listrik dari Desa, FKPM Jadi Benteng Awal Lindungi Objek Vital

Senin, 20 Apr 2026 14:37 WIB

Senin, 20 Apr 2026 14:37 WIB

Jurnas.net – PT PLN (Persero) mulai menggeser pendekatan pengamanan kelistrikan dari sekadar teknis menjadi berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat d…

Anak Buah Tersandung Pungli Tambang, Gubernur Khofifah Tunjuk Nahkoda Baru ESDM Jatim

Anak Buah Tersandung Pungli Tambang, Gubernur Khofifah Tunjuk Nahkoda Baru ESDM Jatim

Senin, 20 Apr 2026 09:04 WIB

Senin, 20 Apr 2026 09:04 WIB

Jurnas.net — Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di tubuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur tak hanya menyeret pejabat teknis, tetapi juga …

Oknum Jaksa Tanjung Perak Diduga Begal Payudara Bawahan Dilaporkan ke Polisi

Oknum Jaksa Tanjung Perak Diduga Begal Payudara Bawahan Dilaporkan ke Polisi

Senin, 20 Apr 2026 08:20 WIB

Senin, 20 Apr 2026 08:20 WIB

Jurnas.net - Dugaan pelecehan seksual di lingkungan penegak hukum kembali mencuat. Seorang staf honorer di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melaporkan atasannya…

Pemkot Surabaya Bekukan NIK Mantan Suami Penunggak Nafkah Anak, Perkuat Perlindungan Perempuan

Pemkot Surabaya Bekukan NIK Mantan Suami Penunggak Nafkah Anak, Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 20 Apr 2026 07:01 WIB

Senin, 20 Apr 2026 07:01 WIB

Jurnas.net — Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi mantan suami yang mangkir dari kewajiban nafkah p…

Suporter Protes Laga PSIM Lawan Persija Dipindahkan ke Bali

Suporter Protes Laga PSIM Lawan Persija Dipindahkan ke Bali

Senin, 20 Apr 2026 06:32 WIB

Senin, 20 Apr 2026 06:32 WIB

Jurnas.net - Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2025/2026 pada Rabu, 22 April 2026, terpaksa dipindah di luar Yogya…

Pemkot Surabaya Pasang CCTV di 179 Titik, Integrasikan Kamera Swasta untuk Keamanan Kota

Pemkot Surabaya Pasang CCTV di 179 Titik, Integrasikan Kamera Swasta untuk Keamanan Kota

Minggu, 19 Apr 2026 23:12 WIB

Minggu, 19 Apr 2026 23:12 WIB

Jurnas.net — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memilih strategi tak biasa dalam memperluas pengawasan kota bukan sekadar menambah kamera, tetapi “…