BEM Unitomo Pastikan Kampusnya Lepas dari Kepentingan Politik Praktis

author jurnas.net

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kegiatan "Mimbar Bebas Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi" di Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. (Dok: Jurnas.net)
Kegiatan "Mimbar Bebas Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi" di Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. (Dok: Jurnas.net)

Jurnas.net - Aksi Aliansi Mahasiswa Jawa Timur menggelar dialog "Mimbar Bebas Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi" di Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Rabu, 15 November 2023. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unitomo memastikan kampusnya bebas dari kepentingan politik praktis.

Ketua BEM Unitomo, Hendrik Rara Lunggi, mengungkapkan kegiatan ini menjadi kolaborasi mahasiswa di Jatim untuk untuk melawan politik dinasti dan mendorong penuntasan pelanggaran HAM. Selain itu juga menyatukan prinsip atau persepsi dari mahasiswa dan juga masyarakat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"Kami ingin memberikan suatu gerakan yang besar dari seluruh Jawa Timur dengan berkumpul di Surabaya dan menyuarakan (penolakan politik dinasti) ini bersama-sama," kata Hendrik, di sela kegiatan yang mengangkat tema “Tolak Politik Dinasti dan Tuntaskan Pelanggaran HAM”.

Hendrik menegaskan kegiatan ini merupakan gerakan atas kesadaran dari intelektual mahasiswa dan bebas dari kepentingan partai. Untuk itu di pintu masuk kampus dilakukan pemeriksaan agar mahasiswa ataupun masyarakat yang hadir tidak membawa atribut partai.

"Kegiatan hari ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dari Jawa Timur ini tidak diam-diam saja melihat persoalan bangsa dan negara ini lagi krisis hukum. Gerakan perhari ini sebenarnya kita mau bikin konsep baru dalam menyampaikan suara kami, tidak sekedar demo di jalan. Supaya kita ini lebih elegan gitu untuk menyuarakan pendapat kami," katanya.

Terkait berbagai spanduk yang dibuat dalam kegiatan ini, Hendrik menekankan spanduk tersebut murni sesuai tuntutan aliansi mahasiswa atas politik dinasti dan pelanggaran HAM. Tanpa mengarah ke calon presiden dan wakil presiden dari kabinet manapun.

"Untuk spanduk spanduk ini sebenarnya tidak pernah ada mengarah kepada salah satu capres itu benar-benar mengkritisi apa kegagalan hari ini dan apa yang menjadi tuntutan serta menjadi keresahan hari ini," ujarnya.

"Ada kekhawatiran juga sebenarnya, cuma ini kembali lagi bahwa kita ini seorang mahasiswa dan juga kampus ini bagian dari laboratoriumnya peradaban. Itu artinya gerakan-gerakan intelektual hari ini harus dibangun dari kampus karena mahasiswa hari ini punya daya untuk mengkritisi pemerintahan, tidak main-main begitu," lanjutnya.

Terkait tokoh yang hadir, Hendrik memastikan Yenni Wahid berhalangan hadir. Sehingga tersisa beberapa hiburan dan tokoh akademisi yang hadir. (Mal)

Berita Terbaru

PLN Bangun Sistem Keamanan Sosial Listrik dari Desa, FKPM Jadi Benteng Awal Lindungi Objek Vital

PLN Bangun Sistem Keamanan Sosial Listrik dari Desa, FKPM Jadi Benteng Awal Lindungi Objek Vital

Senin, 20 Apr 2026 14:37 WIB

Senin, 20 Apr 2026 14:37 WIB

Jurnas.net – PT PLN (Persero) mulai menggeser pendekatan pengamanan kelistrikan dari sekadar teknis menjadi berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat d…

Anak Buah Tersandung Pungli Tambang, Gubernur Khofifah Tunjuk Nahkoda Baru ESDM Jatim

Anak Buah Tersandung Pungli Tambang, Gubernur Khofifah Tunjuk Nahkoda Baru ESDM Jatim

Senin, 20 Apr 2026 09:04 WIB

Senin, 20 Apr 2026 09:04 WIB

Jurnas.net — Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di tubuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur tak hanya menyeret pejabat teknis, tetapi juga …

Oknum Jaksa Tanjung Perak Diduga Begal Payudara Bawahan Dilaporkan ke Polisi

Oknum Jaksa Tanjung Perak Diduga Begal Payudara Bawahan Dilaporkan ke Polisi

Senin, 20 Apr 2026 08:20 WIB

Senin, 20 Apr 2026 08:20 WIB

Jurnas.net - Dugaan pelecehan seksual di lingkungan penegak hukum kembali mencuat. Seorang staf honorer di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melaporkan atasannya…

Pemkot Surabaya Bekukan NIK Mantan Suami Penunggak Nafkah Anak, Perkuat Perlindungan Perempuan

Pemkot Surabaya Bekukan NIK Mantan Suami Penunggak Nafkah Anak, Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 20 Apr 2026 07:01 WIB

Senin, 20 Apr 2026 07:01 WIB

Jurnas.net — Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi mantan suami yang mangkir dari kewajiban nafkah p…

Suporter Protes Laga PSIM Lawan Persija Dipindahkan ke Bali

Suporter Protes Laga PSIM Lawan Persija Dipindahkan ke Bali

Senin, 20 Apr 2026 06:32 WIB

Senin, 20 Apr 2026 06:32 WIB

Jurnas.net - Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2025/2026 pada Rabu, 22 April 2026, terpaksa dipindah di luar Yogya…

Pemkot Surabaya Pasang CCTV di 179 Titik, Integrasikan Kamera Swasta untuk Keamanan Kota

Pemkot Surabaya Pasang CCTV di 179 Titik, Integrasikan Kamera Swasta untuk Keamanan Kota

Minggu, 19 Apr 2026 23:12 WIB

Minggu, 19 Apr 2026 23:12 WIB

Jurnas.net — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memilih strategi tak biasa dalam memperluas pengawasan kota bukan sekadar menambah kamera, tetapi “…