Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat transformasi penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan sebagai strategi menekan biaya operasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga BBM non-subsidi.
Langkah tersebut ditandai dengan pelelangan seluruh kendaraan operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot Surabaya. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus mendukung program transisi energi yang tengah didorong pemerintah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penggunaan kendaraan listrik dinilai lebih efisien dalam jangka panjang karena mampu menekan pengeluaran operasional yang selama ini cukup besar untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas.
"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," kata Eri, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Eri, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menghemat anggaran daerah, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Di tengah meningkatnya harga BBM non-subsidi, pemerintah daerah dituntut melakukan berbagai langkah adaptif agar belanja operasional tidak terus membengkak dan mengganggu program-program pelayanan masyarakat.
Selain mengganti armada kendaraan dinas dengan kendaraan listrik, Pemkot Surabaya juga mulai mengoptimalkan penggunaan sepeda motor untuk mendukung aktivitas lapangan yang tidak memerlukan kendaraan roda empat. "Ini menjadi salah satu strategi efisiensi. Mobilitas tetap berjalan, tetapi biaya operasional bisa ditekan sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prioritas," ujarnya.
Meski demikian, Eri mengakui tidak semua armada pemerintah dapat langsung beralih menggunakan energi listrik. Sejumlah kendaraan pelayanan publik yang memiliki karakteristik pekerjaan berat masih sangat bergantung pada bahan bakar solar.
Armada tersebut antara lain truk pengangkut sampah, kendaraan operasional sungai, alat berat pengerukan saluran, kendaraan sektor pekerjaan umum, hingga armada pemadam kebakaran yang setiap hari digunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, Pemkot Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan publik tersebut dapat memperoleh akses BBM subsidi.
Menurut Eri, kendaraan-kendaraan tersebut berbeda dengan kendaraan operasional administratif pemerintahan karena digunakan langsung untuk memberikan layanan kepada masyarakat. "Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi," tegasnya.
Ia menjelaskan, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan penggunaan BBM subsidi. Namun, pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan kendaraan di sektor pekerjaan umum hingga saat ini masih dalam proses pembahasan bersama kementerian terkait.
Dukungan pemerintah pusat dinilai penting mengingat kenaikan harga solar non-subsidi berpotensi meningkatkan biaya operasional daerah secara signifikan. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik yang setiap hari diberikan kepada masyarakat.
"Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan secara optimal. Sebab kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari," ungkapnya.
Kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik ini sekaligus menempatkan Surabaya sebagai salah satu daerah yang mulai serius mengimplementasikan transisi energi di sektor pemerintahan. Selain mendukung efisiensi anggaran, langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pengurangan emisi karbon dan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.
Dengan kombinasi penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan dan dukungan BBM subsidi bagi armada pelayanan dasar, Pemkot Surabaya berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas pelayanan publik bagi warga Kota Pahlawan.
Editor : Rahmat Fajar
