Pemkot Surabaya Akan Blokir 61 Ribu KK 'Siluman'

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi - Kartu Keluarga (KK)
Ilustrasi - Kartu Keluarga (KK)

Jurnas.net - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendikcapil) Kota Surabaya memastikan untuk menertibkan Kartu Keluarga (KK) 'siluman' di wilayahnya. Berdasarkan data, ada sekitar 61.750 KK di Surabaya terancam diblokir.

"Sementara ini datanya ada sekitar 61.750 KK, tapi itu akan dicek lagi, kemungkinan bisa berkurang dari jumlah itu," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Rabu, 12 Juni 2024.

Eddy menyebut data tersebut ditemukan lantaran maraknya jumlah KK lebih dari tiga dalam satu alamat. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata pemilik KK berada di luar Surabaya.

"Bahkan ada dalam satu rumah itu terdiri dari 5-6 (KK), 50 (KK) bahkan 100 KK. Sementara setelah dicek, orangnya malah tidak ada di tempat (di luar Surabaya)," katanya.

Baca Juga : Tertibkan Rumah Berisi Puluhan KK Upaya Pemkot Tekan Kemiskinan di Surabaya

Menurutnya, banyaknya KK 'siluman' ini karena mereka hanya ingin mendapat fasilitas yang diberikan Pemkot Surabaya. Misalnya pendidikan dan kesehatan gratis, serta bantuan sosial lainnya.

Oleh karena itu, lanjut Eddy, pihaknya akan menertibkan administrasi kependudukan tersebut. Terlebih dahulu pihaknya akan melakukan verifikasi ulang terhadap 61.750 KK itu. "Kami Dispenduk saat ini sedang mendata ulang KK itu sebelum diblokir. Kita akan fix-kan untuk dipastikan lagi. Batas waktu klarifikasi dilakukan sampai 1 Agustus 2024," ujarnya.

Jika pemilik KK tidak melakukan klarifikasi sampai batas waktu itu, kata dia, Dispendikcapil Surabaya akan mengirim data tersebut ke Jakarta. KK akan diblokir oleh Ditejen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi, kalau semisal sampai 1 Agustus mereka tidak melakukan klarifikasi, nanti datanya kita kirim ke Jakarta untuk dilakukan blokir," jelasnya.

Ia menghimbau bagi masyarakat yang KK-nya diblokir, agar segera mengaktifkan kembali. Caranya, masyarakat bisa memantau melalui sosialisasi di website resmi Dispendukcapil. "Kami akan sosialisasi lagi ke camat dan lurah dulu, gimana caranya masyarakat yang mau mengaktifkan seperti apa. Setelah sosialisasi baru kita umumkan di Website," pungkasnya.

Berita Terbaru

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Jurnas.net - InJourney Management dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama pengembangan destinasi wisata candi. Ada sejumlah aspek yang dikembangka…

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Jurnas.net - Dampak kekerasan yang dialami anak-anak di daycare memerlukan penanganan serius. Bukan hanya penanganan, dampak kekerasan itu perlu deteksi dini pa…

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Jurnas.net – Pengungkapan 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Jawa Timur tak sekadar menjadi catatan penegakan hukum. Di balik angka k…