Menkum Klaim KUHAP Baru Paling Partisipatif: Koreksi Sistem Peradilan Pidan
Pemerintah Bantah KUHP dan KUHAP Bungkam Kebebasan Berpendapat: Demonstrasi dan Kritik Hak Rakyat
Selasa, 06 Jan 2026 13:24 WIB
Selasa, 06 Jan 2026 13:24 WIB
Jurnas.net - Pemerintah menegaskan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak…
Menkum Klaim KUHAP Baru Paling Partisipatif: Koreksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Selasa, 06 Jan 2026 10:16 WIB
Selasa, 06 Jan 2026 10:16 WIB
Jurnas.net - Pemerintah menegaskan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan upaya…