Jurnas.net - Praktik korupsi di lingkaran kekuasaan daerah kembali terciduk. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat malam, 10 April 2026. Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Timur yang tersandung kasus korupsi, sekaligus menjadi alarm keras bahwa praktik transaksional di level pemerintahan daerah masih terus berlangsung.
“Benar (OTT Bupati Tulungagung),” tegas Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi.
Baca juga: Deretan Pejabat Tulungagung Terjaring OTT KPK, dari Bupati Gatut Sunu Hingga Direktur RSUD
Meski demikian, KPK belum membuka secara rinci konstruksi perkara, termasuk dugaan kasus yang menjerat, barang bukti yang diamankan, hingga pihak lain yang turut ditangkap dalam operasi senyap tersebut. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Penangkapan Gatut menjadi sorotan tajam karena terjadi tak lama setelah ia memenangkan Pilkada 2024. Ia sempat dikenal sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebelum beralih ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjelang kontestasi politik tersebut.
Baca juga: Pasca OTT Wali Kota, Gubernur Khofifah Tunjuk F. Bagus Panuntun sebagai Plt Wali Kota Madiun
Karier politik Gatut terbilang mulus. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung periode 2019–2023 dan dikenal memiliki latar belakang sebagai pengusaha toko bangunan. Namun, rekam jejak tersebut kini tercoreng oleh operasi penindakan KPK.
Kasus ini mempertegas pola lama yang belum terputus, kepala daerah terjerat korupsi, bahkan di fase awal masa jabatan. Sebelumnya, KPK juga menindak sejumlah kepala daerah lain di Jawa Timur, termasuk di Ponorogo dan Madiun.
Baca juga: Soal OTT KPK, Kepala Kejati Jatim Usulkan ke Kejagung Berhentikan Dua Kejari Bondowoso
Gelombang OTT ini memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem pengawasan, integritas elite politik, serta mahalnya biaya politik yang kerap berujung pada praktik korupsi saat berkuasa.
Kini publik menanti, apakah penindakan ini kembali berhenti pada aktor lapangan, atau mampu menembus jejaring kekuasaan yang lebih luas di balik praktik korupsi daerah.
Editor : Amal