Jurnas.net - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung bukan sekadar menjaring satu orang, melainkan menyeret deretan pejabat penting lintas sektor pemerintahan.
Operasi senyap yang berlangsung Jumat (10/4) malam itu langsung menggiring sejumlah pejabat ke Polres Tulungagung untuk pemeriksaan intensif. Penjagaan di sekitar Mapolres diperketat, mencerminkan besarnya skala kasus yang tengah ditangani.
Pantauan di lokasi menunjukkan, satu per satu pejabat strategis berdatangan ke Mapolres. Mereka yang terpantau antara lain Pj Sekda Tulungagung Soeroto, Kabag Kesra Makrus Manan, Kabag Pemerintahan Arif Efendi, Kabag Umum Yulius, hingga Kepala Satpol PP Hartono.
Tak hanya itu, lingkaran sektor layanan publik juga ikut terseret. Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung Zuhrotul Aini dan Kepala Dinas Kesehatan Desy Lusiana turut berada di lokasi. Bahkan, ajudan pribadi bupati, Dwi Yoga, juga ikut diperiksa.
Deretan nama tersebut mengindikasikan dugaan praktik korupsi yang tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan jejaring kekuasaan di dalam tubuh birokrasi Pemkab Tulungagung.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi operasi tersebut. Ia juga membenarkan bahwa Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, telah diamankan. “Benar,” ujarnya singkat.
Informasi dari sumber internal kepolisian menyebutkan, Gatut telah dibawa ke Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan. Sementara sejumlah pejabat lain masih menjalani pemeriksaan di Tulungagung.
“Kegiatan seperti itu sifatnya silent. Informasi adanya kegiatan KPK di Tulungagung memang benar, tapi detailnya belum diketahui,” ujar sumber tersebut.
OTT ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan daerah. Ketika pejabat dari berbagai lini administrasi, kesehatan, hingga lingkaran inti kepala daerah ikut terseret, publik dihadapkan pada dugaan korupsi yang bersifat sistemik, bukan insidental.
Editor : Rahmat Fajar
