Surabaya Jadi Pilot Project Bansos Digital Nasional, 12 Ribu Agen Pendamping Disiapkan

author Kurniawan

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)
Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital). Melalui program tersebut, penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan akan berbasis data digital terintegrasi guna memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional tersebut, Pemkot Surabaya menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) secara hybrid kepada 12.669 Agen Pendamping atau Training of Trainers (ToT) pada 20 dan 22 Mei 2026.

Program Perlinsos Digital merupakan bagian dari percepatan transformasi digital layanan sosial pemerintah pusat. Setelah sebelumnya diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada tahun lalu, kini program diperluas ke 42 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Surabaya, Kota Malang, serta Kabupaten dan Kota Mojokerto di Jawa Timur.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan para agen pendamping disiapkan untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan pada desil 1 hingga 4 yang mengalami keterbatasan akses teknologi maupun internet.

“Agen Perlinsos ini disiapkan untuk membantu masyarakat memastikan bantuan tepat sasaran. Mereka akan mendampingi warga yang mungkin tidak memiliki handphone atau kesulitan mengakses sistem digital,” kata Antiek, Kamis, 21 Mei 2026.

Menurut Antiek, peserta bimtek berasal dari berbagai unsur pemerintahan dan pendamping sosial, mulai kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, Satpol PP, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga ASN pendamping Kampung Pancasila.

Ia menjelaskan, sistem baru yang dikembangkan pemerintah pusat mengusung konsep single data berbasis Integrasi Kependudukan Digital (IKD). Melalui sistem tersebut, data penerima bansos akan langsung terkoneksi dengan berbagai instansi nasional untuk memverifikasi kondisi ekonomi masyarakat secara otomatis.

Data tersebut terintegrasi dengan sejumlah lembaga seperti Kepolisian terkait kepemilikan kendaraan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga data penghasilan dan kepemilikan aset lainnya. “Para agen ini akan memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tetap bisa mengakses bantuan meski tidak memiliki perangkat digital,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut digitalisasi bansos akan mengubah pola penentuan penerima bantuan yang selama ini masih banyak mengandalkan survei manual. Menurutnya, sistem lama kerap memunculkan protes dan kecemburuan sosial karena proses penilaian dilakukan secara berjenjang mulai tingkat RT, RW, hingga kelurahan.

“Sekarang warga bisa mengajukan diri melalui aplikasi Perlinsos yang sudah terhubung dengan IKD. Karena data terkoneksi dengan 16 kementerian dan lembaga, maka verifikasi akan berjalan otomatis berdasarkan kondisi riil,” jelas Eddy.

Ia mencontohkan, apabila terdapat ASN atau pengusaha dengan omzet besar mencoba mendaftar bansos, maka sistem akan langsung mendeteksi dan menggugurkan kelayakan berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun perpajakan. Begitu pula jika seseorang tercatat memiliki aset besar, kendaraan mewah, atau lahan luas berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sistem secara otomatis akan melakukan penyaringan.

Meski demikian, pemerintah tetap menyediakan mekanisme sanggah selama satu bulan apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. “Misalnya ada warga yang namanya dipakai orang lain untuk kepemilikan kendaraan mewah, padahal sebenarnya hanya sopir. Maka warga itu bisa mengajukan sanggahan agar data dikoreksi kembali,” ujarnya.

Eddy menjelaskan, proses input data dan skrining kelayakan warga Surabaya melalui aplikasi Perlinsos dijadwalkan mulai berjalan pada Juni 2026. Hasil piloting tersebut nantinya akan menjadi dasar utama penyaluran bansos di Surabaya pada tahun 2027.

Pemkot Surabaya berharap integrasi data digital tersebut mampu meminimalisasi konflik sosial dan kecemburuan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. “Kalau nanti sistem memutuskan seseorang layak atau tidak menerima bansos, masyarakat tidak lagi menyalahkan RT, RW, lurah, atau pendamping PKH. Semua berdasarkan keakuratan data yang objektif,” pungkas Eddy.

Berita Terbaru

Ribuan Peserta Ramaikan Fun Walk di Gresik, UT Surabaya Ajak Warga Kuliah Tanpa Tinggalkan Pekerjaan

Ribuan Peserta Ramaikan Fun Walk di Gresik, UT Surabaya Ajak Warga Kuliah Tanpa Tinggalkan Pekerjaan

Minggu, 08 Nov 2026 11:33 WIB

Minggu, 08 Nov 2026 11:33 WIB

Jurnas.net – Kesempatan kuliah di perguruan tinggi negeri tidak harus membuat seseorang meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Pesan inilah yang i…

Krisis Air Bersih di Pasuruan, SIER Distribusikan 25.000 Liter Air dan Tiga Tandon

Krisis Air Bersih di Pasuruan, SIER Distribusikan 25.000 Liter Air dan Tiga Tandon

Sabtu, 07 Nov 2026 18:01 WIB

Sabtu, 07 Nov 2026 18:01 WIB

Jurnas.net - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dasar masyarakat melalui program Tanggung Jawab…

Wasit Jadi Sasaran Kritik Usai PSIM Tumbang dari Dewa United

Wasit Jadi Sasaran Kritik Usai PSIM Tumbang dari Dewa United

Sabtu, 07 Nov 2026 06:29 WIB

Sabtu, 07 Nov 2026 06:29 WIB

Jurnas.net - PSIM Yogyakarta takhluk 1-2 saat menjamu Dewa United di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 6…

Menjajal Konektivitas Antarmoda dan Rasakan Pengalaman Perjalanan dengan Whoosh

Menjajal Konektivitas Antarmoda dan Rasakan Pengalaman Perjalanan dengan Whoosh

Jumat, 06 Nov 2026 16:00 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 16:00 WIB

Jurnas.net - PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan Media Tour ke Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Whoosh…

FKPP Gresik Dikukuhkan, Legalitas dan Kemandirian Pesantren Jadi Tantangan

FKPP Gresik Dikukuhkan, Legalitas dan Kemandirian Pesantren Jadi Tantangan

Jumat, 06 Nov 2026 15:09 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 15:09 WIB

Jurnas.net – Predikat Gresik sebagai Kota Santri tidak cukup hanya menjadi identitas daerah. Penguatan kualitas pendidikan, legalitas kelembagaan, hingga k…

Gus Lilur Lengkapi Laporan Dugaan Jual Beli Suara Muktamar NU ke KPK

Gus Lilur Lengkapi Laporan Dugaan Jual Beli Suara Muktamar NU ke KPK

Kamis, 05 Nov 2026 20:03 WIB

Kamis, 05 Nov 2026 20:03 WIB

Jurnas.net – HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 5 November 2026. Kedatangannya untuk …

Putra Sang Fajar FC Resmi Diluncurkan, Warisi Api Perjuangan Bung Karno lewat Sepak Bola

Putra Sang Fajar FC Resmi Diluncurkan, Warisi Api Perjuangan Bung Karno lewat Sepak Bola

Kamis, 05 Nov 2026 19:17 WIB

Kamis, 05 Nov 2026 19:17 WIB

Jurnas.net — Putra Sang Fajar Football Club (PSF FC) resmi diperkenalkan kepada publik melalui peluncuran klub, skuad, dan jersey di Blitar, Kamis (5/11/2026). …

Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark 

Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark 

Kamis, 05 Nov 2026 14:06 WIB

Kamis, 05 Nov 2026 14:06 WIB

Jurnas.net – Geopark Ijen berhasil mempertahankan status UNESCO Global Geopark (UGGp) setelah meraih Green Card atau Kartu Hijau dalam Sidang Dewan UGG ke-11 d…

Hampir Enam Tahun Kasus Graha KAHMI Sumenep Mandek, Japai Desak Polda Jatim Terbitkan SP3

Hampir Enam Tahun Kasus Graha KAHMI Sumenep Mandek, Japai Desak Polda Jatim Terbitkan SP3

Kamis, 05 Nov 2026 10:47 WIB

Kamis, 05 Nov 2026 10:47 WIB

Jurnas.net - Penanganan perkara yang berlarut-larut di Polda Jawa Timur kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan tertuju pada penyitaan tanah dan Gedung Graha…

Semangat Hari Pahlawan, SIER Himpun 150 Kantong Darah untuk Kemanusiaan

Semangat Hari Pahlawan, SIER Himpun 150 Kantong Darah untuk Kemanusiaan

Rabu, 04 Nov 2026 17:22 WIB

Rabu, 04 Nov 2026 17:22 WIB

Jurnas.net – Memperingati Hari Pahlawan 2026, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Instalasi T…

Keberanian Internal Polri Ungkap Penyadapan Ilegal Jadi Momentum Perkuat Marwah Kepolisian

Keberanian Internal Polri Ungkap Penyadapan Ilegal Jadi Momentum Perkuat Marwah Kepolisian

Rabu, 04 Nov 2026 08:32 WIB

Rabu, 04 Nov 2026 08:32 WIB

Jurnas.net – PDI Perjuangan menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi terhadap ketegasan dan keberanian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam m…

Polda Jatim Bongkar Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp35,7 Miliar

Polda Jatim Bongkar Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp35,7 Miliar

Rabu, 04 Nov 2026 07:04 WIB

Rabu, 04 Nov 2026 07:04 WIB

Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi di 22 lokasi y…

Toko Kelontong di Yogyakarta Dipaksa Tutup dan Pemilik Diintimidasi

Toko Kelontong di Yogyakarta Dipaksa Tutup dan Pemilik Diintimidasi

Selasa, 03 Nov 2026 22:46 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 22:46 WIB

Jurnas.net - Aksi tutup paksa toko kelontong Madura oleh LSM ‘Keluarga Madura Yogyakarta' (KMY) kembali terjadi. Jika sebelumnya terjadi pada Juni 2026, di k…

Pertama di Kota Batu, Pertunjukan Mermaid Hadir di Eco Active Park Jatim Park Group

Pertama di Kota Batu, Pertunjukan Mermaid Hadir di Eco Active Park Jatim Park Group

Selasa, 03 Nov 2026 16:11 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 16:11 WIB

Jurnas.net – Kota Batu, Jawa Timur, menghadirkan pengalaman wisata keluarga baru melalui pertunjukan teatrikal putri duyung atau mermaid bertajuk "The E…

PBNU Apresiasi Ketegasan Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo

PBNU Apresiasi Ketegasan Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 Nov 2026 14:53 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 14:53 WIB

PBNU mengapresiasi langkah cepat Kapolri dalam merespons keluhan masyarakat terkait tindakan aparat kepolisian dalam penegakan hukum di Sukoharjo…