Jurnas.net — Di tengah capaian positif sektor pertanian nasional pada komoditas padi dan jagung, DPR RI menyoroti rendahnya produksi kedelai nasional yang dinilai masih menjadi titik lemah ketahanan pangan Indonesia. Persoalan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan Progres Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, Eko Wahyudi, menilai capaian produksi komoditas strategis nasional belum menunjukkan keberhasilan yang merata. Meski pemerintah berhasil meningkatkan produksi padi dan jagung, realisasi produksi kedelai justru masih tertinggal jauh dari target yang ditetapkan.
“Pimpinan, kami mencermati bahwa capaian produksi komoditas strategis tahun 2025 menunjukkan adanya kinerja yang belum sepenuhnya merata. Kami mengapresiasi keberhasilan pada beberapa komoditas seperti padi dan jagung yang telah melampaui target. Namun demikian, kami juga melihat adanya perhatian serius pada komoditas kedelai, yang realisasinya masih jauh di bawah target,” kata Eko, Kamis, 21 Mei 2026.
Berdasarkan data capaian produksi komoditas strategis Kementerian Pertanian per 17 Mei 2026, produksi kedelai nasional baru mencapai sekitar 1,31 persen dari target tahun 2026. Angka tersebut menjadi perhatian serius mengingat kedelai merupakan bahan baku utama pangan masyarakat seperti tahu, tempe, kecap, hingga kebutuhan industri pangan nasional.
Sementara itu, Kementan pada tahun 2026 menargetkan produksi kedelai nasional mencapai sekitar 343 ribu ton. Pemerintah juga menargetkan produksi beras sebesar 33,8 juta ton hingga 34,77 juta ton dan jagung sekitar 18 juta hingga 22,7 juta ton sebagai bagian dari program penguatan ketahanan pangan nasional.
Namun di sisi lain, kebutuhan kedelai nasional diperkirakan masih berada di kisaran 2,7 hingga 2,9 juta ton per tahun. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada impor kedelai, terutama dari Amerika Serikat dan Brasil. Bahkan, sejumlah laporan memperkirakan impor kedelai Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 2,6 juta ton.
Menurut Eko, kondisi itu menunjukkan bahwa swasembada pangan nasional belum sepenuhnya kokoh jika ketergantungan impor pada komoditas strategis masih tinggi. “Kondisi ini tentu menjadi catatan penting, mengingat kedelai merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya penjelasan lebih lanjut dari Kementerian terkait faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian tersebut, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan program, maupun dukungan kebijakan yang ada,” katanya.
Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur IX meliputi Tuban dan Bojonegoro itu, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengembangan kedelai nasional. Ia menilai rendahnya produktivitas lahan, minimnya minat petani menanam kedelai, hingga lemahnya daya saing kedelai lokal dibanding produk impor menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.
Kementan sendiri saat ini tengah mendorong program pengembangan lahan kedelai seluas 73 ribu hektare sebagai bagian dari strategi menuju swasembada kedelai nasional. Pemerintah juga menargetkan swasembada kedelai sebesar 2,62 juta ton pada 2029 melalui penguatan tata kelola hulu-hilir, penggunaan benih unggul, serta peningkatan produktivitas petani.
Eko menegaskan, langkah perbaikan harus dilakukan secara lebih konkret dan terukur agar ketergantungan impor pangan tidak terus membebani ketahanan pangan nasional. “Ke depan, kami berharap Kementerian dapat menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan terukur, sehingga kinerja produksi kedelai dapat ditingkatkan dan ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap,” tegas Bendahara Umum DPD Partai Golkar Jatim itu.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian. Di tengah tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, hingga meningkatnya kebutuhan konsumsi nasional, DPR menilai penguatan produksi pangan domestik harus menjadi prioritas utama pemerintah agar kemandirian pangan nasional tidak hanya bergantung pada keberhasilan satu atau dua komoditas saja.
Editor : Amal
