Jurnas.net – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Bio Solar di berbagai daerah di Jawa Timur mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. Ia menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat yang harus segera dijawab secara terbuka oleh Pertamina dan pemerintah.
Menurut Puguh, Bio Solar merupakan urat nadi perekonomian nasional karena menjadi bahan bakar utama kendaraan logistik, angkutan barang, hingga sektor usaha produktif. Ketika pasokan BBM subsidi mulai langka di sejumlah SPBU, dampaknya tidak hanya dirasakan para sopir angkutan, tetapi juga akan menjalar ke seluruh rantai distribusi kebutuhan pokok.
Baca juga: Pertalite dan Solar Langka, Pertamina Akui Penyaluran Biosolar Tembus 100 Persen Kuota Berjalan
"Ini menjadi titik kekhawatiran kita bersama. Bio Solar mulai langka di banyak SPBU, terutama di sejumlah wilayah Jawa Timur. Padahal Bio Solar adalah urat nadi pergerakan ekonomi masyarakat karena menjadi bahan bakar utama angkutan barang dan jasa," kata Puguh, Sabtu, 27 Juni 2026.
Ia mengingatkan, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan komitmen bahwa BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Bio Solar, tidak akan diutak-atik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan masyarakat semakin sulit memperoleh kedua jenis BBM tersebut.
"Ketika pemerintah sudah berjanji menjaga ketersediaan Pertalite dan Bio Solar, tetapi masyarakat justru menghadapi kelangkaan, tentu publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem distribusi BBM subsidi," tegasnya.
Puguh menjelaskan, kelangkaan Bio Solar akan memicu efek domino yang sangat luas. Distribusi barang menjadi terganggu, biaya operasional angkutan meningkat, dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok ikut terdongkrak. Menurutnya, kenaikan ongkos logistik hampir selalu berujung pada naiknya harga barang di tingkat konsumen. Kondisi tersebut akan semakin membebani masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan daya beli.
Baca juga: Libur Sekolah, Pertamina Pertebal Stok Pertalite Hingga 18% di SPBU se-Jateng DIY
"Kalau distribusi barang terganggu, tarif angkutan pasti naik. Ketika ongkos naik, harga-harga kebutuhan masyarakat ikut naik. Efek berantainya sangat besar dan sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi," katanya.
Puguh mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai gangguan pasokan sementara. Ia menilai kelangkaan BBM subsidi berpotensi memicu persoalan sosial apabila tidak segera ditangani secara serius. "Bencana sosial yang selama ini hanya menjadi kekhawatiran para pengamat bisa benar-benar terjadi apabila Bio Solar dan Pertalite terus langka. Ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi ancamannya sudah di depan mata," ujarnya.
Karena itu, ia mendesak Pertamina bersama pemerintah pusat segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai penyebab kelangkaan BBM subsidi yang terjadi di berbagai daerah. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa stok Pertalite dan Bio Solar benar-benar tersedia dan dapat diakses tanpa hambatan.
Baca juga: Polda Jatim Bongkar Sindikat Penipuan Mobil Online Antarprovinsi, Kerugian Capai Rp7 Miliar
"Pemerintah wajib memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat, khususnya di Jawa Timur, bahwa Pertalite dan Bio Solar tersedia. Jangan sampai masyarakat terus dibuat cemas karena kesulitan mendapatkan BBM subsidi yang menjadi hak mereka," tegas Puguh.
Ia menambahkan, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, negara memiliki kewajiban melindungi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk memastikan distribusi energi tetap berjalan normal.
"Apapun dinamika ekonomi maupun politik global, negara tidak boleh membiarkan rakyat menanggung dampaknya sendirian. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan, memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar, sehingga stabilitas ekonomi dan potensi terjadinya gejolak sosial dapat dicegah sejak dini," pungkasnya.
Editor : Amal