Pertalite dan Solar Langka, Pertamina Akui Penyaluran Biosolar Tembus 100 Persen Kuota Berjalan

author Insani

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Truk tangki BBM Pertamina. (Humas Pertamina Patra Niaga)
Truk tangki BBM Pertamina. (Humas Pertamina Patra Niaga)

Jurnas.net – Klaim PT Pertamina Patra Niaga bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Jawa Timur dalam kondisi aman justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Pertalite dan Biosolar terjadi di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas distribusi BBM subsidi yang selama ini diklaim telah berjalan normal.

Fenomena antrean panjang bukan hanya menguras waktu masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha, nelayan, petani, angkutan umum, hingga sopir logistik yang bergantung pada BBM subsidi setiap hari.

Di tengah keluhan masyarakat tersebut, Pertamina Patra Niaga menyatakan pasokan BBM subsidi secara umum masih mencukupi. Namun, perusahaan mengakui terjadi lonjakan konsumsi yang menyebabkan distribusi di sejumlah wilayah mengalami tekanan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa hingga Juni 2026 realisasi penyaluran Biosolar di Jawa Timur telah melampaui 100 persen dari kuota berjalan, sedangkan Pertalite telah mencapai sekitar 96 persen.

Data tersebut justru memperlihatkan tingginya tekanan terhadap distribusi BBM subsidi. Ketika realisasi penyaluran Biosolar sudah melebihi kuota berjalan sebelum bulan berakhir, publik mempertanyakan apakah perencanaan distribusi dan antisipasi lonjakan kebutuhan telah dilakukan secara optimal sejak awal.

"Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mempercepat pemenuhan penyaluran seiring meningkatnya konsumsi masyarakat," kata Ahad, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 26 Juni 2026.

Sebagai langkah penanganan, Pertamina mengaku memprioritaskan pengiriman dari Terminal BBM utama, melakukan alih suplai dari terminal terdekat, hingga menerapkan double alih suplai guna mempercepat distribusi ke SPBU yang mengalami kekurangan pasokan.

Selain itu, armada mobil tangki disebut dimaksimalkan untuk melayani wilayah dengan permintaan tertinggi dan kendala pasokan paling besar agar antrean dapat segera terurai. Meski demikian, berbagai langkah tersebut dinilai bersifat reaktif karena dilakukan setelah antrean panjang terjadi di berbagai daerah.

Publik berharap Pertamina tidak hanya fokus pada penanganan setelah krisis muncul, tetapi juga memperkuat sistem perencanaan distribusi, pemetaan konsumsi, serta pengawasan penyaluran agar kelangkaan BBM subsidi tidak terus berulang.

Persoalan distribusi BBM subsidi sendiri bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, antrean Pertalite dan Biosolar kerap muncul pada periode tertentu, terutama ketika terjadi peningkatan mobilitas masyarakat, musim panen, maupun libur panjang. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi energi bersubsidi agar pelayanan kepada masyarakat lebih terjamin.

Pertamina menyatakan akan terus melakukan pemantauan distribusi secara berkala dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan operasional, sekaligus mengimbau masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan BBM untuk menghubungi Pertamina Call Center 135.

Berita Terbaru

AZKO dan Chatime x Cupbop Hadir di Jepara, Tawarkan Solusi Kebutuhan Rumah hingga Kuliner

AZKO dan Chatime x Cupbop Hadir di Jepara, Tawarkan Solusi Kebutuhan Rumah hingga Kuliner

Kamis, 24 Sep 2026 16:52 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 16:52 WIB

Jurnas.net - Masyarakat Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kini memiliki pilihan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, gaya hidup, hingga kuliner. Kawan Lama…

Korupsi Uang Angsuran Nasabah, Mantan Pegawai Bank Terancam 20 Tahun Penjara

Korupsi Uang Angsuran Nasabah, Mantan Pegawai Bank Terancam 20 Tahun Penjara

Kamis, 24 Sep 2026 14:57 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 14:57 WIB

Jurnas.net - Mantan pegawai bank pelat merah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berinisial S, terancam hukuman penjara 20 tahun. Itu lantaran S korupsi lang…

Semarak HUT ke-81 KAI, 30 Tim Adu Kuat Tarik Lokomotif 84 Ton

Semarak HUT ke-81 KAI, 30 Tim Adu Kuat Tarik Lokomotif 84 Ton

Kamis, 24 Sep 2026 14:35 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 14:35 WIB

Jurnas.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menggelar lomba tarik lokomotif dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)…

Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam, Batik dan Olahraga Akan Diproduksi Terpusat

Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam, Batik dan Olahraga Akan Diproduksi Terpusat

Kamis, 24 Sep 2026 13:28 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 13:28 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melarang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri menjual seragam kepada siswa maupun wali…

Pungli Rp60 Juta untuk Masuk Damkar Surabaya Diusut, Eri Cahyadi Telusuri Aliran Uang

Pungli Rp60 Juta untuk Masuk Damkar Surabaya Diusut, Eri Cahyadi Telusuri Aliran Uang

Kamis, 24 Sep 2026 10:04 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 10:04 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusut dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga berkaitan dengan permintaan uang kepada warga dengan…

RUU Daerah Kepulauan Didorong Jadi Jalan Keluar Masalah Transportasi dan Fiskal Bawean

RUU Daerah Kepulauan Didorong Jadi Jalan Keluar Masalah Transportasi dan Fiskal Bawean

Kamis, 24 Sep 2026 09:49 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 09:49 WIB

Jurnas.net - Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, persoalan pembangunan bukan sekadar soal membangun jalan atau menyediakan gedung pelayanan publik. Ketika…