Jurnas.net – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan sejumlah masukan kepada Presiden menyusul tren penurunan tingkat kepuasan atau approval rating pemerintah yang disebutnya mulai mengkhawatirkan.
Melalui unggahan di akun media sosial X miliknya, @anasurbaningrum, Anas menilai berbagai hasil survei, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, menunjukkan kecenderungan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Menurut dia, kondisi tersebut patut menjadi perhatian mengingat masa pemerintahan belum genap dua tahun dan diawali dengan modal kepercayaan publik yang sangat tinggi.
Baca juga: Mengukur Keberhasilan Pemerintah: Apakah Survei Kepuasan Sudah Cukup?
"Dari berbagai survei, baik yang dirilis maupun tidak, secara umum approval rating pemerintah turun. Angkanya boleh dibilang cukup mengkhawatirkan. Termasuk jika ditilik dari sudut masa tugas yang belum genap dua tahun. Apalagi dengan modal awal yang sangat tinggi," tulis Anas, melalui akun X @anasurbaningrum, dikutip Sabtu, 1 Agustus 2026.
Menurut Anas, terdapat sedikitnya lima langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kembali tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan. Masukan pertama adalah mengembalikan fokus pemerintah pada realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Ia menilai, di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan program yang telah dijanjikan dibanding meluncurkan program-program baru yang bersifat ad hoc atau mendadak. "Kembali fokus untuk memenuhi janji kampanye yang eksplisit. Apalagi dengan ketersediaan anggaran yang relatif ketat. Manuver berupa kreasi program-program yang cenderung dadakan sebaiknya tidak lagi dilakukan," tulisnya.
Saran kedua, Anas menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi internal pemerintahan agar seluruh jajaran kabinet memiliki irama kerja yang sama di bawah kepemimpinan Presiden. Menurut dia, pemerintah perlu menghilangkan kesan adanya pihak-pihak yang lebih diutamakan dibanding yang lain, termasuk dalam pembagian peran di kabinet. "Kabinet harus benar-benar bergerak bersama dalam irama kerja yang dipimpin Presiden," ujarnya.
Selain itu, Anas juga menyoroti pentingnya pembenahan komunikasi publik pemerintah. Ia menilai pemerintah sebaiknya lebih aktif membangun narasi dan memproduksi isu-isu positif dibanding hanya merespons atau mengklarifikasi berbagai polemik yang muncul di ruang publik.
Baca juga: LPKAN Usul Satgas Khusus Penyelamatan Aset Negara, Minta LHKPN Seluruh Pejabat Dibuka ke Publik
Menurut dia, komunikasi yang baik dapat mengurangi potensi kontroversi maupun kesalahpahaman yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. "Memproduksi isu jauh lebih baik ketimbang menanggapi. Hal-hal yang berpotensi memunculkan kontroversi dan kesalahpahaman penting untuk ditekan karena dapat menggerus kepercayaan dan kepuasan publik," tulis Anas.
Masukan berikutnya berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintah pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut isu pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kualitas pelayanan publik, hingga rasa aman harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurut Anas, keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan lebih mudah dirasakan publik, dan berdampak langsung terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
Saran terakhir yang disampaikan adalah melakukan perampingan struktur kabinet. Ia menilai kabinet yang lebih ramping akan memudahkan proses koordinasi, memperkuat konsolidasi, sekaligus meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan. Di sisi lain, kabinet yang terlalu besar dinilai berpotensi menimbulkan kesenjangan kinerja antaranggota kabinet.
Baca juga: Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Buka Harapan Baru Lansia Banyuwangi
"Citra kerja keras dan efisiensi pemerintah lebih mudah dibangun jika postur kabinet lebih ramping dan gesit. Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan Presiden berlari kencang dan bekerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari keluarga besar kabinet yang hanya bekerja sekadarnya," tulisnya.
Anas mengatakan lima poin tersebut bukan satu-satunya masukan yang dapat diberikan kepada pemerintah. Namun, menurut dia, langkah-langkah tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.
"Tentu saran bisa lebih panjang dan detail lagi. Rakyat berharap kinerja pemerintah makin baik dan itu akan terpantul pada angka approval rating yang juga baik atau membaik. Ayo Pak Presiden, bisa!" tulis Anas.
Editor : Amal