Anggaran Dinas Pendidikan Jatim Naik Jadi Rp9,5 Triliun

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai. (Insani/Jurnas.net)
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur mendapat tambahan anggaran sebesar Rp620 miliar, dari Rp8,9 triliun APBD Jatim 2024 naik menjadi Rp9,5 triliun pada P-APBD 2024. Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, menyebut tambahan anggaran itu untuk penguatan program yang membutuhkan support anggaran.

"Kita pada APBD Murni 2024 dapat alokasi anggaran sebesar Rp8.9 triliun, kemudian pada P-APBD 2024 berubah bertambah menjadi Rp9,5 triliun atau bertambah Rp620 mikiar," kata Aries, Rabu, 24 Juli 2024.

Aries menjelaskan bahwa tambahan anggaran itu, diperuntukkan pemenuhan tambahan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) selama tiga bulan. Baik untuk sekolah negeri maupun swasta di Jatim sebesar Rp461 miliar, sehingga total BPOPP tahun ini menjadi 9 bulan.

"BPOPP sekolah negeri sebelumnya lebih banyak dibanding swasta. Nah, tahun ini kita samakan semuanya menjadi 9 bulan, sesuai permintaan dan harapan teman-teman DPRD Jatim," katanya.

Baca Juga : Strategi Surabaya Cegah Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan

Selain itu, lanjut Aries, tambahan anggaran itu juga digunakan untuk pemenuhan kekurangan tunjangan guru honorer, baik berstatus GTT maupun PTT, mengingat sebelumnya tak masuk dalam APBD. "Kekuarangannya sekitar Rp200 miliar sekian," ujarnya.

Sedangkan sisanya, digunakan untuk rehab sekolah, rehab gedung dinas pendidikan maupun rehab UPT. "Kami prioritaskan itu sekolah yang rusak karena bencana dan gedung UPT yang kondisinya sangat memprihantinkan," pungkasnya.

Berita Terbaru

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan lagi agenda musiman atau sekadar respons darurat. Melalui Apel Kesiapsiagaan…

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jurnas.net - Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan komitmen penuh Polda Jawa Timur dalam mendukung Reformasi Polri yang berorientasi pada…

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jurnas.net - Kebijakan pembatasan penggunaan gawai atau handphone (HP) di sekolah yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menunjukkan dampak…

Jatim Jadi Benteng Nasional PMK, Khofifah Gelontorkan 453 Ribu Dosis Vaksin

Jatim Jadi Benteng Nasional PMK, Khofifah Gelontorkan 453 Ribu Dosis Vaksin

Jumat, 30 Jan 2026 11:10 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 11:10 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons tren peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mulai terdeteksi di awal 2026.…

Tiga Gedung Cagar Budaya Lenyap, Pemkab Gresik Dituding Tutup Mata 

Tiga Gedung Cagar Budaya Lenyap, Pemkab Gresik Dituding Tutup Mata 

Jumat, 30 Jan 2026 10:22 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 10:22 WIB

Jurnas.net - Penghancuran bangunan cagar budaya di kawasan belakang Kantor Pos Gresik Pelabuhan kian memantik kemarahan warga. Tak hanya satu, tiga gedung…

186 Nelayan Muncar Resmi Miliki Sertifikat Tanah, Ipuk Dorong Kemandirian Ekonomi Pesisir

186 Nelayan Muncar Resmi Miliki Sertifikat Tanah, Ipuk Dorong Kemandirian Ekonomi Pesisir

Jumat, 30 Jan 2026 09:08 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 09:08 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberian kepastian hukum atas aset tanah nelayan.…