Jurnas.net – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membangun daerah secara akuntabel dan berkelanjutan membuahkan hasil manis. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai daerah berstatus “Kinerja Tinggi” dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024.
LPPD merupakan mekanisme evaluasi tahunan Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi anggaran, pelestarian lingkungan, hingga inovasi kebijakan daerah.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam acara penyerahan hasil evaluasi LPPD di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat, 25 April 2025.
“Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan publik. Terima kasih kepada Kemendagri, pemerintah pusat, dan Pemprov Jatim atas pendampingan dan arahannya selama ini,” kata Ipuk.
Ipuk menjelaskan, seluruh program pembangunan Banyuwangi dirancang sejalan dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Tujuannya agar setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama kami, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Kami melibatkan banyak pihak dalam berbagai program strategis, baik jangka pendek maupun panjang,” ujarnya.
Baca Juga : Banyuwangi Bertekad Bangun Infrastruktur 700 KM Jalan dan 23 Jembatan di Tengah Efisiensi Anggaran
Salah satu program unggulan Banyuwangi adalah “Kanggo Riko”, yang memberikan bantuan modal usaha kepada rumah tangga miskin, terutama perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu, ada program bantuan alat usaha, revitalisasi warung rakyat, bedah rumah, beasiswa pendidikan, dan program sosial lainnya.
Berkat program tersebut, angka kemiskinan Banyuwangi mengalami penurunan signifikan. Pada 2023, persentase penduduk miskin tercatat 7,34 persen, turun menjadi 6,54 persen pada 2024. Sementara itu, kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,43 persen menjadi hanya 0,29 persen.
Tak hanya itu, indikator makro pembangunan lainnya turut menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi naik dari 73,79 menjadi 74,30. Sementara itu, Indeks Gini-indikator ketimpangan pendapatan-turun dari 0,351 menjadi 0,312.
“Ini semua adalah hasil kerja bersama dan dukungan masyarakat. Kami akan terus berinovasi demi kesejahteraan warga Banyuwangi,” pungkasnya.
